KPK Geledah PT Indra Karya

LAMA: Petugas KPK menggeledah semua ruangan di PT Indra Karya yang berlangsung sangat lama, kemarin.

MALANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Indra Karya (Persero) Wilayah I Consulting Engineers Trust & Knowledge di Jalan Surabaya Malang, Senin kemarin. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan detailing engineering design pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Mamberamo 2009-2010, yang dilakukan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu.
"Penggelegahan yang kami lakukan, berkaitan dengan kasus mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu. Untuk lengkapnya nanti saja karena belum selesai," ungkap Kompol Hendrik N Christian, penyidik KPK yang sebelumnya pernah menjabat Kasatreskoba Polres Malang Kota dan Wakapolsekta Blimbing, di sela penggeledahan sembari pergi.
Penggeledahan di mulai pukul 14.00, hinggal pukul 20.00 belum selesai. Sebelum melakukan penggeledahan, tiga unit mobil jenis Toyota Innova masing-masing bernomor polisi N 562 CH, N 1602 BI serta N 897 BJ, mendatangi kantor PT Indra Karya (Persero), yang bergerak di bidang konsultan perencanaan pembangunan bendungan atau waduk. PT Indra Karya (Persero) Jalan Surabaya Malang, yang dipimpin Gito Sulastyo, merupakan cabang perusahaan. Pusat perusahaan ini berada di Jakarta.
Saat tiba, enam orang turun dari mobil untuk menemui petugas securty PT Indra Karya.
"Mereka mengaku dari Jakarta dan ingin bertemu dengan pimpinan," ujar Kuswandi, salah satu petugas security PT Indra Karya.
Setelah dipersilahkan menunggu di ruang tamu, beberapa petugas Brimob dengan bersenjata lengkap turun dari mobil. Petugas langsung menjaga pintu masuk kantor PT Indra Karya. Setiap tamu atau karyawan yang mau masuk diperiksa satu per satu. Bagi yang tidak membawa atau menunjukkan ID card sebagai karyawan dilarang masuk.
Sementara enam petugas di dalam langsung memperkenalkan sebagai penyidik KPK. Mengenakan rompi warna cokelat muda bertuliskan KPK, mereka langsung melakukan penggeledahan. Setiap ruangan tak luput dari penggeledahan petugas. Mulai dari lantai satu sampai lantai empat.
"Semua ruangan diperiksa dan digeledah. Mulai dari ruang administrasi umum, ruang informasi sampai ruang direksi juga diperiksa dan digeledah. Saya tidak tahu apa yang dicari oleh petugas KPK," kata salah satu karyawan PT Indra Karya.
Selama proses penggeledahan, karyawan tidak diperkenankan pulang. Padahal jam kerja karyawan sampai pukul 17.00. Baru sekitar pukul 18.00, sebagian karyawan boleh diperkenankan pulang, namun sebagian lagi tetap tidak diizinkan pulang.
Sementara itu, keterangan dari salah satu karyawan lain, mengatakan kalau ia sama sekali tidak tahu permasalahan PT Indra Karya, dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Papua. Tetapi dari informasi yang didapat, terkait pembangunan bendungan dan PT Indra Karya adalah perusahaan yang ikut ditunjuk sebagai rekanan.
"PT Indra Karya ini bergerak bidang konsultan yang menggambar perencanaan pembangunan bendungan. Terakhir setahu saya membuat perencanaan pembangunan Bendungan Pandanduri di NTB, dan baru diresmikan pertengahan Oktober ini," tutur salah satu karyawan yang tidak mau menyebutkan namanya.
Sebelumnya, KPK juga pernah menggeledah kediaman Barnabas yang berada di Jalan Pinguin Sektor III Bintaro, Tangerang Selatan. KPK juga telah menggeledah kediaman Barnabas di Bhayangkara III, Jalan Hang Tua No 99 RT 04 RW 07, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Jayapura. Penggeledahan juga dilakukan di Kantor Dinas Pertambangan, Kantor Dinas Otonom, Jalan Abepura Kotaraja, Jayapura, Kantor Konsultasi Pembangunan Irian Jaya, Jalan Batu Karang No 4, Kelurahan Ardipura, Jayapura, serta kediaman Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) Lamusi Didi di Jalan Jaya Asri Blok F No 21, Jayapura.
Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mencari kemungkinan jejak-jejak tersangka. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Barnabas, Lamusi Didi, serta mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Jannes Johan Karubaba sebagai tersangka.
Ketiganya diduga melakukan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara terkait pengadaan detailing engineering design pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Mamberamo.
Mereka dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK menghitung nilai kerugian negara dalam proyek ini sekitar Rp 35 miliar. Adapun proyek pengadaan detailing engineering design PLTA tersebut nilainya Rp 56 miliar.(agp/han)