Polres Malang Kota Berhasil Lebihi Target

MALANG – Satuan Reskrim Polres Malang Kota, berhasil melampaui target penyelesaian kasus tindak pidana korupsi. Dari dua kasus korupsi yang ditargetkan Polda Jawa Timur dalam kurun waktu setahun, Polres Malang Kota justru berhasil menyelesaikan tiga kasus korupsi. Sekalipun kasusnya saat ini masih di Kejaksaan Negeri Malang.
“Targetnya dari Polda Jatim, selama setahun harus dua kasus korupsi tuntas. Tetapi kami sudah ada tiga kasus korupsi yang tuntas penyelidikannya. Sekarang kasusnya sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Malang, tinggal menunggu P21,” ungkap Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP Adam Purbantoro.
Tiga kasus korupsi yang tuntas adalah pertama kasus korupsi BOMM (bantuan operasional manajemen mutu) dan UKK (ujian kompetensi keahlian) di SMK PGRI 3 Malang. Di mana dalam kasus yang merugikan negara Rp 555 juta ini, Polres Malang Kota telah menetapkan mantan Kasek, Beskinur.
Bahkan, Beskinur saat ini sudah menjadi tahanan titipan di LP kelas IA Lowokwaru. Ia dijerat dengan UU RI nomor 31 ayat 2 tahun 1999 dan UU RI nomor 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi. “Kasus Beskinur ini, oleh Kejaksaan sebelumnya sempat dikembalikan (P19). Namun berkasnya sudah kami lengkapi sesuai petunjuk Jaksa,” ujar Adam.
Kedua adalah Suharnoto, Lurah Purwantoro, Kecamatan Blimbing yang ditangkap melakukan pemerasan. Suharnoto tidak hanya dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan saja. PNS golongan III C ini, juga dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam pasal 12 huruf e tersebut, berbunyi pegawai negeri atau pengelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Ancaman dari pasal 12 huruf e Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001, yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar. “Berkas Lurah Purwantoro ini, sebelumnya juga sempat P19, tetapi sudah kami kembalikan setelah dilengkapi penyidik,” tuturnya.
Sedangkan ketiga adalah kasus korupsi penyalahgunaan bantuan kelompok masyarakat. Dimana dalam perkara ini, Polres Malang Kota telah menetapkan Ir Budianto sebagai tersangka. “Sebetulnya masih ada beberapa kasus korupsi lainnya. Tetapi saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.(agp/nug)