Berkas Perkara Diteliti Kejaksaan

Dugaan Korupsi Kades Tawangargo
KEPANJEN-Kasus dugaan korupsi dengan tersangka Kepala Desa (Kades) Tawangargo Feri Misbahul Hakim, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepanjen menerima limpahan berkas dari penyidik Polres Malang. Berkas tersebut, diterima seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kepanjen, kemarin pagi.
Kepala Seksi Pidsus (Kasi Pidsus) Yulius Caesar SH mengatakan, setelah menerima berkas itu, pihaknya langsung mempelajarinya. “Selanjutnya, kami akan menunjuk jaksa peneliti untuk mempelajari berkas yang dikirimkan penyidik kepolisian. Dibutuhkan waktu dua minggu untuk mempelajari berkas itu,” ujarnya kepada Malang Post kemarin.
Setelah mempelajari berkas itu, nantinya jaksa peneliti akan menentukan apakah kasus ini bisa dilanjutkan atau tidak. Termasuk bila ada kekurangan dalam berkas itu, maka pihaknya akan mengembalikannya agar dilengkapi. Pihaknya juga akan memberikan petunjuk kepada penyidik kepolisian terkait kasus ini
“Kalau sekilas, belum bisa saya nilai. Karena harus dipelajari lebih lanjut dan itu tugas dari jaksa peneliti,” urainya. Dijelaskannya, sesuai dalam berkas, penyidik kepolisian sudah selesai memeriksa tersangka. Termasuk surat izin dari bupati no 182/976/421.013/2014 untuk memeriksa Feri, juga sudah dilampirkan oleh penyidik.
“Menurut berkas yang dikirimkan kepada kami, tersangka Feri tidak ditahan. Karena yang bersangkutan kooperatif. Sehingga tidak dilakukan penahanan,” kata dia  
Masih mengulas berkas itu kata dia, tersangka dituduh melakukan korupsi senilai Rp 400 juta. Alokasi dana yang dikorupsi yakni dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Menurutnya, bila berkas itu dinyatakan layak dilanjutkan, maka secepat mungkin pihaknya akan mendaftarkan sidang kasus itu di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen. “Sesuai dengan peraturan, langsung disidangkan. Melalui sidang itu, nantinya diketahui kebenaran apakah yang bersangkutan melakukan korupsi atau tidak,” urainya.
Untuk informasi, Kades Tawangargo Feri Misbahul Hakim dilaporkan korupsi oleh mantan Kepala Dusun (Kasun) Lasah, Desa Tawangargo Li’ami pada Februari 2014. Dia dituding melakukan korupsi senilai Rp 400 juta dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang seharusnya digunakan kelompok masyarakat (Pokmas) untuk proyek pembangunan di Desa Tawangargo.(big/ary)