PT Marmora Ancam Propamkan Polres Malang

Indra Cahaya, kuasa hukum PT Marmora menunjukkan bukti izin yang sah.

Diduga Banyak Kejanggalan
MALANG – PT Marmora akhirnya angkat bicara terkait dugaan izin tambang pasir besi yang diduga palsu. Melalui kuasa hukumnya, Indra Cahaya, menyebut PT Marmora telah mengantongi izin yang sah.  Pengusutan kasus dugaan izin tambang oleh penyidik Polres Malang diduga menyalahi prosedur.
Menurutnya, surat perintah penyelidikan terbit dulu ketimbang surat laporan atau pengaduannya. Surat perintah penyelidikan bernomor SP-Lidik/108/X/2014 itu terbit 4 September 2014, padahal pengaduan dari Direktur Operasi Tambang Indonesia III bernomor 10/KTI-Reskrim Mlg/X/2014 tertanggal 26 Oktober 2014. Terkait masalah ini Indra mengancam akan melaporkan penyidik Polres Malang ke Propam Polda Jatim.
"Kami menduga penyelidikan tersebut untuk kepentingan pihak tertentu. Kejanggalan ini, kami berharap Polda Jatim turun tangan untuk melakukan pengawasan. Kami akan melaporkannya ke Propam Polda Jatim," ungkap Indra Cahaya dikonfirmasi melalui telepon kemarin.
Ia menjelaskan, kliennya mengantongi surat izin usaha pertambangan eksplorasi (IUPEP) dan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUPOP) pasir besi yang diduga palsu sedang diusut oleh Polres Malang.
"Izin yang kami kantongi diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Malang. Proses perizinannya juga semua kami lewati sebagaimana prosedur yang ada dan berjalan panjang. Jika ada yang menganggap palsu pasti ada kepentingan," ujarnya.
2008 lalu menurutnya, PT Marmora telah mengajukan izin pencadangan lahan untuk melakukan pertambangan umun. Izin tersebut dikeluarkan oleh ESDM Kabupaten Malang. Berdasarkan izin tersebut, PT Marmora kembali mengajukan IUPEP yang dikeluarkan pada 2011. “Yang menerbitkan dan menandatangani IUPEP saat itu adalah Razali, yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris Unit Pelayanan Izin Terpadu,” tuturnya.
Selanjutnya, pada 2012 setelah IUPEP sudah terbit, PT Marmora mengajukan IUPOP, yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BBPT) yang ditandatangani Djaka Ritamtama. Sejak terbit sampai sekarang PT Marmora mengaku belum melakukan operasi produksi. Alasannya, masih mengajukan rekomendasi Clear and Clean dari Dirjen Minerva, Kementerian ESDM.
Proses pengajuan rekomendasi itu sampai saat ini belum keluar, karena akibat tidak konsistennya kebijakan Pemkab Malang. Sebab IUPP yang terbit 11 Oktober 2011 dari badan perizinan terpadu dibatalkan dengan keputusan kepala BPPT pada 27 Februari 2014.
Keesokan harinya, pada 28 Februari 2014 izin-izin itu dihidupkan kembali dengan surat keputusan kepala BPPT. Kemudian, dibatalkan dengan surat kepala BPPT. Total ada dua kali pembatalan, dan dua kali pencabutan pembatalan.
"Semua rancu. Apabila izin PT Mamora diterbitkan tidak sesuai prosedur, maka semua SK yang berkaitan dengan izin tersebut berarti juga melawan hukum. Seharusnya PT Marmora yang melaporkan para pejabat-pejabat itu karena ditipu dan banyak dirugikan," terangnya.
Ditambahkannya, jika benar bahwa izin itu palsu, berarti negara ikut dirugikan. Sebab dari proses itu, perusahaan sudah banyak mengeluarkan uang untuk membayar retribusi, pajak dan sebagainya yang tidak dimasukkan ke dalam khas negara.
Ditanya tentang panggilan sebagai saksi, Indra Cahaya mengakui bahwa kliennya, Dirut PT Marmora sudah sempat sekali dipanggil oleh penyidik. Namun, kliennya tidak bisa hadir dengan alasan masih berada di Hongkong. "Kami pasti menghadiri panggilan tersebut, tapi saat ini belum bisa karena Dirut PT Marmora sedang di luar negeri," dalihnya.(agp/aim)