Masih dalam Penyelidikan

MALANG – Isu setoran satu persen kepada DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD 2015, sampai saat ini masih ngambang. Hingga awal Januari 2015, polisi belum menemukan adanya pelanggaran hukum. Unit Pidana Khusus (Pidsus) Reskrim Polres Malang Kota, yang menangani perkara masih terus melakukan penyelidikan.
“Untuk kasus satu persen itu, masih kami selidiki. Hasil pemeriksaan saksi-saksi akan kami dalami dan kami gelar dengan tim penyidik. Lamanya penanganan perkara, karena berbenturan dengan banyaknya giat pengamanan di akhir tahun. Namun setelah ini, secepatnya kasus itu akan segera kami tuntaskan,” ungkap Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP Adam Purbantoro.
Adam mengatakan, sejauh ini polisi sudah memanggil lebih dari 10 saksi. Selain tujuh pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, polisi juga telah meminta keterangan kepada Ketua serta Wakil DPRD Kota Malang. Termasuk seluruh Ketua Komisi di DPRD Kota Malang, juga sudah dimintai keterangan.
“Dari keterangan beberapa saksi yang sudah ada itu, saat ini masih kami pelajari. Apakah nantinya ada saksi lain yang akan dipanggil atau tidak. Jika memang diperlukan ada saksi baru, maka segera kami layangkan surat panggilan,” ujarnya.
Selain itu, sebagai bahan penyelidikan kasus ini, penyidik, juga berencana mencari bukti-bukti dokumen. Harapannya dengan bukti dokumen yang ada, polisi bisa mengungkap kebenaran adanya isu setoran satu persen dalam pembahasan APBD 2015 tersebut.
Sekadar diketahui, isu setoran satu persen mencuat sesaat setelah pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2015. Diduga, setiap SKPD wajib menyetor satu persen dari alokasi anggaran ke DPRD Kota Malang sebagai "pelicin" proyeknya.
Dari isu tersebut, polisi lalu jemput bola dengan memanggil beberapa orang untuk diperiksa. Selain beberapa pejabat seperti Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Setda Kota Malang, Hadi Santoso, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Budi Herwanto, Kepala Bidang (Kabid) Data Bappeda, M Sulton serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kusnadi, termasuk juga Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Ir Cipto Wiyono MSi. Juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPU PPB) Dr. Jarot Edy Sulistyono, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tri Widyani.(agp)