Ilegal, RSKB Manu Husada Terancam Ditutup

MALANG – Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Manu Husada terancam ditutup. Penutupan rumah sakit ini karena keberadaannya ilegal. Sejak 26 Agustus 2008, RSBK Manu Husada yang berada di Jalan Sultan Agung Malang ini, tidak memiliki izin penyelenggaraan usaha.
Dinas Kesehatan Kota Malang, sudah dua kali memberikan teguran. Tetapi sama sekali tidak ada respon dari RSBK Manu Husada. Teguran pertama pada 2012 lalu, kemudian disusul teguran kedua pada 6 Juni 2014.
Isi teguran dengan nomor : 44/1299/35.73.306/2014 yang ditanda tangani Kepala Dinkes Kota Malang, Dr dr Asih Tri Rachmi N, MM tersebut, mengingatkan bahwa RSBK Manu Husada, belum mengajukan izin pendirian dan izin operasional rumah sakit. Padahal merujuk pada Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab VII pasal 25 ayat (1), menyatakan, setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin.
Dan Bab XIII pasal 62 disebutkan, setiap orang yang sengaja menyelenggarakan RS tidak berizin, maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dijerat pidana penjara paling lama 2 tahun, serta denda paling banyak Rp 5 miliar.
“Memang benar, sampai saat ini RSKB Manu Husada belum memiliki izin. Kami sudah pernah memberikan surat teguran dua kali pada 2012 dan 2014. Tetapi sampai sekarang belum ada izinnya,” terang Dr dr Asih Tri Rachmi N, MM, kepada Malang Post saat dikonfirmasi via telepon kemarin.
Karena dua kali surat teguran tidak mendapat respon, dr. Asih mengatakan dalam minggu ini, Dinkes Kota Malang akan mengeluarkan surat penghentian (penutupan) kegiatan di RSKB Manu Husada. “Surat penghentian kegiatan sedang kami proses. Kalau nantinya melanggar dengan tetap buka, biarkan Satpol PP yang mengobrak-abrik,” tegasnya.
Marselinus Maring, pengawas sekaligus salah satu pemilik saham RSKB Manu Husada, membenarkan. Memang saat ini, RSKB Manu Husada tidak memiliki izin dan  Dinas Kesehatan Kota Malang, juga sudah memberikan surat teguran. “Memang benar,” kata Marselinus Maring, dengan menunjukkan bukti surat teguran dari Dinkes.
RSKB Manu Husada, lanjutnya, berdiri sejak 2000 lalu,  saat itu izin tempat usaha atau gangguan (HO) dikeluarkan Walikota Malang, atas nama Marselinus Maring, selaku pemilik bangunan Jalan Sultan Agung 12 Malang. RS tersebut didirikan oleh beberapa orang dengan sistem saham. Selain Marselinus Maring, ada dr Wayan (alm) dan Mulyohadi Sungkono (kini menjabat Pembina Yayasan Manu Husada). “Izin HO masa berlakunya sampai tiga tahun. Setelah itu izin HO tidak ada, karena tidak mendapat persetujuan dari Drs H Soenarjo (mantan Gubernur Jatim), yang rumahnya persis di depan RSKB Manu Husada,” jelas Marselinus.
Namun RSKB Manu Husada, tetap bisa beroperasi karena memiliki izin penyelenggaraan rumah sakit, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI nomor : YM.02.04.2.2.683. izin penyelenggaraan rumah sakit tersebut terhitung mulai 25 Agustus 2003 sampai 25 Agustus 2008. “Setelah izin habis, RSKB Manu Husada sudah tidak lagi memiliki izin. Mulai 26 Agustus 2008 sampai sekarang keberadaannya ilegal,” ujarnya.
Bersamaan dengan habisnya izin penyelenggaraan RSKB Manu Husada tersebut, ternyata juga terjadi polemik internal di dalam kepengurusan. Marselinus Maring, yang merupakan pendiri RSKB Manu Husada, merasa tersingkirkan oleh Mulyohadi Sungkono.
Pada proses pengurusan surat izin, Mulyohadi Sungkono, tidak menyertakan bangunan Jalan Sultan Agung 12 Malang, yang merupakan bangunan awal RSKB Manu Husada. Mulyohadi, hanya menyertakan bangunan nomor 8 dan 10, yang merupakan ruang rawat inap. Sedangkan ruang fasilitas lain seperti kamar operasi, ruang dokter serta ruang lainnya ada di bangunan nomor 12.
Karena sebagai pendiri merasa tersingkir itulah, Marselinus Maring mengancam tidak akan memberikan tandatangan untuk izin HO. Ia akan melakukan gugatan, jika izin Advis Planing (AP) dari Dinas PU dan izin HO sampai turun, dengan alasan apapun, ia sama sekali tidak memberikan izin.
“Saya sudah disingkirkan otomatis bangunan Jalan Sultan Agung 12 Malang ini akan saya tutup dengan pagar. Saat ini, pagar sudah mulai saya bangun. RSKB Manu Husada juga tidak bisa beroperasi, karena kamar operasi dan lainnya ada di bangunan saya. Silahkan saja kalau memang ditutup,” papar Marselinus.
Setali tiga uang, Bambang Trisula, pemilik bangunan di depan RS Manu Husada juga tidak akan memberikan tanda tangan izin untuk RSKB Manu Husada. Termasuk Supriadi, mantan Ketua RW setempat, juga mengatakan tidak akan memberikan izin usaha penyelenggaraan RSKB Manu Husada.
“Kami sudah sepakat tidak akan memberikan tanda tangan untuk izin. Kalau memang mau ditutup karena izinnya tidak ada, kami mendukung,” kata Gatot, sapaan akrab Bambang Trisula.
Jika memang RSKB Manu Husada jadi ditutup, maka tidak hanya dokter di RS tersebut yang terancam kehilangan tempat praktek. Tetapi sekitar 50 karyawan di RS itu juga akan kehilangan pekerjaannya.(agp/han)