Dua PNS Pemkot Malang Bobol Bank Rp 3,4 Miliar

MALANG - Penyidikan kasus pembobolan Bank Saudara yang dilakukan dua oknum PNS Pemkot Malang yakni Fransisca Daris (Kepala UPT di  Dinas Kebersihan dan Pertamanan)  dan PUT dan Winarti Utami  (mantan bendahara di Kantor Kecamatan Kedungkandang)  terus dimaksimalkan oleh Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim. Hingga kemarin, penyidik masih memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan.
  “Kami masih terus mendalami perkaranya. Apakah ada pelaku lain selain mereka berdua. Tetapi untuk aktor pelaku pembobolan, hanya mereka berdua (FD dan WU),” tutur Kasubdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Wahyu Sri Bintoro SH, SIK, MSi kepada Malang Post kemarin.
Apakah ada keterlibatan orang dalam, terutama dari pihak Bank Saudara ? Perwira polisi dengan pangkat dua melati ini, mengatakan kalau hal itu masih terus didalami. “Kami menyelidikinya. Dugaan memang ada, tetapi harus ada pembuktian. Dan sekarang kami masih memeriksa saksi-saksi untuk mencari tahu keterlibatan orang dalam dari pihak Bank,” paparnya.
Wahyu menambahkan, kedua PNS Pemkot Malang tersebut dijerat dengan pasal berbeda. Fransisca Daris (FD)  dijerat dengan pasal 3, pasal 4 jo pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), jo pasal 93 sub pasal 94 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, jos pasal 263 KUHP tentang pemalsuan.
Sedangkan untuk tersangka Winarti Utami (WU), dijerat dengan pasal 3 jo pasal 4 jo pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, jo pasal 93 sub pasal 94 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, jos pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, jo pasal 55 KUHP, jo pasal 56 KUHP tentang keikutsertaan.“Ancamannya, untuk pasal 263 KUHP 6 tahun penjara, untuk TPPU ayat 3 adalah 20 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar, ayat 4 adalah 20 tahun dan denda Rp 5 miliar, kemudian pasal 93 ancaman hukuman 6 tahun dan denda Rp 50 juta,” tegasnya.
Camat Kedungkandang, Pent Haryoto mengakui Winarti Utami merupakan staf di Kantor Kecamatan Kedungkandang. Pent mengetahui stafnya itu sedang bermasalah hukum. “Selasa lalu saya terima tembusan surat panggilan dari Polda Jatim untuk yang bersangkutan. Lalu Rabu izin karena diperiksa sebagai saksi,” kata Pent sembari memastikan segera melaporkan persoalan yang dialami stafnya itu kepada Inspektorat Pemkot Malang.
Winarti Utami kata Pent, saat ini bertugas sebagai staf di Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Kedungkandang. Tiga tahun lalu ia dipercaya sebagai bendahara kecamatan tempatnya bekerja. Namun pada 2014 dicopot lalu distafkan lantaran Winarti Utami bermasalah. Saat itu dia mulai berurusan dengan bank. “Dia pernah melakukan penyalahgunaan wewenang. Pernah dipanggil bank. Karena itu jabatannya dicopot oleh plt camat saat itu (tahun 2014),” katanya. Tak hanya itu saja, Winarti juga pernah diturunkan pangkatnya karena bermasalah  yakni dari 3B diturunkan menjadi 3A.
Sementara itu, Fransisca Daris   diketahui memiliki sebuah rumah di kawasan perumahan mewah, Perum Villa Bukit Tidar Malang. Sekitar setahun lalu, PNS Pemkot Malang yang menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang ini, pernah tinggal bersama keluarganya di perumahan tersebut.
Rumah berwarna cat hijau daun dengan pagar besi tersebut, berada di Blok E-2 nomor 359, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun. Rumahnya berada paling ujung sendiri. Namun sekitar beberapa bulan lalu, Fransisca sudah tidak tinggal di rumah tersebut.
“Rumah itu milik bu Fransisca. Tetapi rumahnya sudah lama tidak ditempati, hampir sekitar setahun. Rumahnya kosong dan sekarang dijual. Rumahnya berada di ujung, ada tulisan dijual,” ungkap salah satu petugas securiti di Perum Villa Bukit Tidar kepada Malang Post.
Meskipun sudah lama tidak ditempati, namun kondisi rumahnya terlihat masih terawat. Dari informasi yang didapat, rumah tersebut dijual dengan harga Rp 830 juta. Penjualan rumah mewah itu dialihkan kepada saudaranya, sejak sekitar 4 bulan lalu. Sertifikat kepemilikan rumah pun, informasinya sudah berbalik nama.
 Kombes Pol Awi Setyono, Kabid Humas Polda Jatim saat gelar perkara menyatakan bahwa  aksi kedua PNS Pemkot Malang  tersebut telah  mengakibatkan negara dirugikan kisaran Rp 3 miliar. Kasus ini diawali pemberian kredit kepegawaian dari PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk, Kota Batu.  Kucuran kredit itu dikhususkan untuk PNS dilingkungan kantor Kecamatan Kedung Kandang, kota Malang.‘’Tidak semua PNS mendapat kucuran kredit tadi, tapi hanya untuk 22 debitur saja. Plafon kredit dicairkan total mencapai Rp 3,495 miliar dan dilakukan dalam 4 tahap,’’ papar Awi dengan menunjukkan dua potong baju korps PNS warna coklat milik tersangka.
Karena satu kantor, lanjut dia, sistem pembayaran cicilan dari 22 debitur tidak dilakukan sendiri-sendiri. Melainkan secara kolektif (bersama) secara tunai dan transfer langsung ke rekening Bank Saudara, yang beralamat di Jl. Brantas 49B, Kota Batu.
Dari cara (mencicil) ini, kata Awi, Fransiska Daris  berhak mendapat fee pembayaran cicilan. Fee itu dibayarkan WU, selaku bendahara, dan totalnya mencapai Rp 55,7 jutaterhitung Maret sampai Juli 2014.  ‘’Sejak bulan Juli 2014 itu, angsuran 22 PNS tidak dibayarkan lagi. Akibatnya, terjadi kredit macet sampai tersangka ditangkap. Potensi kerugian Rp 3,4 miliar,’’ rinci Awi.
Dikatakan Awi, merasa ada kejanggalan dalam pembayaran cicilan pihak Bank Himpunan Saudara lantas melakukan investigasi. Pertama-tama manajemen mendatangi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Malang.
Betapa kaget pihak Bank Himpunan Saudara setelah bertemu BPKAD Pemkot Malang. Sebab, 22 debitur yang mengatasnamakan PNS Kecamatan Kedung Kandang, tidak terdaftar di badan keuangan Pemkot Malang tadi.‘’Manajemen bank menanyakan status 22 debitur pegawai kecamatan yang menerima dropping kredit. Dari BPKAD diperoleh keterangan kalau 22 orang itu merupaka debitur fiktif. Bukan PNS Kecamatan Kedung Kandang,’’ lanjutnya.
Tidak puas dari investigasi pertama, kata Awi, 7 Agustus 2014 pihak bank lalu mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Malang. Di sini, mereka menanyakan keaslian Surat Keterangan (SK) 22 debitur, yang dijadikan agunan saat pengajuan kredit.
‘’Ternyata, setelah dilakukan verifikasi didapatkan 22 SK itu adalah palsu. Karena nama-nama yang tercantum di dalam SK tidak terregistrasi dalam database BKD Kota Malang,’’ ucap Awi dengan menunjukkan tumpukan 22 SK dimaksudkan.
Ditambahkan dia, setelah bukti-bukti cukup kuat tim Polda Jatim lantas melakukan penangkapan dan berhasil 60 item barang bukti kejahatan yang digunakan tersangka. Diantaranya SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, SK gaji berkala atas nama 22 debitur fiktif atau palsu.
‘’Kedua tersangka Fransiska  Daris dijerat dengan pasal 263 KUHP ayat I dan II. Tersangka WU dijerat pasal 263 KUHP jo pasal 55 KUHP ayat I dan II dengan hukuman diatas lima tahun penjara,’’ serunya. (agp/van/hms/nug)