Enam Bulan Mangkir,Pemecatan Siska Dipercepat

PNS Pemkot Malang Bobol Bank
MALANG – Pemkot Malang didesak agar lebih hati-hati dalam membuat keputusan terhadap dua pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Malang yang sekarang menjadi tersangka pembobol Bank Saudara Batu yang membuat kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar. Sebelum putusan akhir sidang ditetapkan, Pemkot Malang tidak bisa mencabut status kedua PNS tersebut.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Choeroel Anwar mengatakan, pemecatan kedua PNS Pemkot Malang, Fransiska Daris dan Winarti Utami, tidak bisa dilakukan sebelum sidang putusan di pengadilan. "Tidak bisa asal pecat, PNS berbeda dengan militer. Pemkot Malang harus lebih teliti dan menunggu sidang akhir dulu," ujarnya saat dihubungi Malang Post, kemarin (20/2/15).
Ditambahkan, Pemkot Malang juga harus mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Masih ada tahapan praduga tak bersalah yang membuat kedua PNS ini bisa mengajukan pembelaan terhadap kasus yang menyangkutnya.
"Kalau keduanya tidak terbukti melakukan tindakan tersebut, berarti statusnya tidak bisa dicabut. Tapi, kalau hasil putusan keduanya dipenjara, otomatis hasil status PNS mereka berdua dicabut," papar Choeroel.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini Inspektorat tidak memiliki wewenang apa-apa untuk menelusuri kasus yang menyangkut PNS Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang dan Bendarahara Kecamatan Kedungkandang Kota Malang itu. Sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga harus segera mencari dasar hukum dalam membuat keputusan tentang status PNS kedua wanita ini.
Terpisah, Kepala BKD Kota Malang M Subkhan mengatakan bisa memecat salah satu dari dua tersangka PNS ini, yaitu Fransiska Daris alias Siska. Sebab, Siska yang tercatat sebagai kepala unit pelayanan teknis (UPT) di DKP Kota Malang itu sudah 6 bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan.
Padahal, pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pegawai yang tidak masuk kerja selama 46 berturut-turut tanpa keterangan bisa diberhentikan. Jadi, kata Subkhan, khusus untuk Siska, BKD bisa mempercepat pemecatan karena sudah memiliki dasar hukum yang kuat.
Sedangkan untuk Winarti, Pemkot Malang baru bisa mengambil keputusan setelah sidang putusan keluar. Sebab, satu hari sebelum Winarti ditahan dia masih masuk kerja. "Kalau Winarti masih rajin masuk kerja. Meski begitu, dia pernah dikenakan sanksi penurunan kepangkatan pegawai," kata mantan kepala Satpol PP Kota Malang ini.
Sebelumnya, tersangka Siska dan Winarti ditangkap anggota unit II Perbankan Direktorat reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur, karena melakukan kredit fiktif, senilai Rp 3,495 miliar.
Mereka mengajukan 22 debitur ke Bank Saudara, Kota Batu, Jalan Brantas 49 B. Tiap debitur mengajukan kredit rata-rata Rp 170 juta. Sejak Juli 2014 kredit macet, diketahui jika Fransiska memalsukan surat keputusan PNS yang dijadikan jaminan. "Kami sudah cek database, 22 debitur itu tidak tercatat sebagai PNS Kota Malang," pungkas Subkhan. (erz/nug)