Dua Oknum PNS Pemkot Bobol Bank Saudara

MALANG – Masih ingat dengan kasus pembobolan Bank Saudara yang dilakukan dua oknum PNS Pemkot Malang ?. Penyidikan kasus yang menjerat Fransisca Daris (Kepala UPT di  Dinas Kebersihan dan Pertamanan) serta Winarti Utami (mantan bendahara di Kantor Kecamatan Kedungkandang) tersebut bakal memasuki babak baru. Berkas perkara keduanya, segera dilimpahkan ke Kejaksaan Surabaya.
Pernyataan ini disampaikan Kasubdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Wahyu Sri Bintoro SH, SIK, MSi kepada Malang Post kemarin. Ia mengatakan bahwa berkas perkara kedua oknum PNS Pemkot Malang telah rampung. Karenanya dalam waktu dekat, berkas akan segera dilimpahkan.
“Berkas perkaranya sudah selesai. Tinggal menunggu tandatangan saya saja, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Surabaya. Saat ini saya masih berada di Jakarta, karena ada tugas,” jelas Wahyu Sri Bintoro.
Ia berharap, berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Surabaya tersebut, tidak sampai dikembalikan. Sehingga setelah diteliti, berkas bisa dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, penyidik bisa segera melakukan pelimpahan tahap dua. Yaitu menyertakan barang bukti beserta tersangkanya.
“Perkaranya memang terjadi di Malang. Tetapi berkas perkaranya kami limpahkan ke Kejaksaan Surabaya. Proses sidang nantinya juga tetap dilakukan di Surabaya, untuk memudahkan koordinasi,” tuturnya.
Sekadar diketahui, Satuan Unit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim, pertengahan Februari 2015 lalu menangkap dua oknum PNS Pemkot Malang. Keduanya diamankan karena melakukan pembobolan Bank Saudara, dengan modus pencarian kredit fiktif senilai Rp 3,5 Miliar, dengan jaminan SK pengangkatan PNS palsu.
Fransisca Daris (FD)  dijerat dengan pasal 3, pasal 4 jo pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), jo pasal 93 sub pasal 94 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, jos pasal 263 KUHP tentang pemalsuan.
Sedangkan untuk tersangka Winarti Utami (WU), dijerat dengan pasal 3 jo pasal 4 jo pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, jo pasal 93 sub pasal 94 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, jos pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, jo pasal 55 KUHP, jo pasal 56 KUHP tentang keikutsertaan.
Ancamannya, untuk pasal 263 KUHP 6 tahun penjara, untuk TPPU ayat 3 adalah 20 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar, ayat 4 adalah 20 tahun dan denda Rp 5 miliar, kemudian pasal 93 ancaman hukuman 6 tahun dan denda Rp 50 juta.(agp/nug)