Dewan Segera Panggil PT Mina Fajar Abadi


MALANG - Komisi D DPRD Kabupaten Malang menganggap pembangunan proyek tahap keempat Kolam Renang Indoor bertaraf Internasional, senilai Rp 7,7 miliar tersebut tidak profesional. PT Mina Fajar Abadi, selaku pelaksana telah mengabaikan keselamatan para pekerjanya.
"Kami anggap bahwa pembangunan proyek itu tidak profesional. Sebab, dengan kondisi bangunan yang besar dan tinggi, tanpa dilengkapi dengan alat berat yang canggih," ungkap Wakil Ketua Komisi D, Achmad Andi.
Dia melanjutkan, seharusnya untuk pembangunan proyek tersebut, pelaksana mendatangkan alat berat seperti crane. "Tapi yang terjadi, pembangunannya justru secara manual," tuturnya.
Politisi dari Partai Golkar ini menambahkan, soal insiden kecelakaan kerja yang terjadi Selasa (6/9) lalu, dewan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Karena kewenangan untuk menyelidiki insiden yang menyebabkan seorang pekerja meninggal dunia, dan enam lainnya luka-luka adalah polisi.
Sementara itu, terkait pembangunan proyek yang sampai memakan korban, Komisi D akan memanggil PT Mina Fajar Abadi, minggu depan. "Kami akan meminta klarifikasi terkait hasil pekerjaannya. Apa yang sudah dikerjakan selama ini," ujarnya.
Termasuk juga soal spesifikasi dan bestek dari bangunan tersebut. Apakah pembangunannya sudah sesuai dengan perencanaan. "Juga masalah administrasinya, akan kami pertanyakan," sambungnya.
Disinggung soal PT Mina Fajar Abadi, yang diduga perusahaan bermasalah karena terlibat dugaan korupsi proyek Dermaga Alor di NTT, Andi sangat kaget. Ia pun berencana meminta klarifikasi terkait informasi tersebut.
"Seharusnya, LPSE lembaga lelang tender proyek ini, benar-benar teliti. Perusahaan bermasalah mana saja yang harus di-blacklist. Baik permasalahan proyek yang terjadi di lingkungan Kabupaten Malang, ataupun di luar Malang. Sekali bermasalah, maka perusahaan tersebut harus di-blacklist," tegasnya.
Sekadar diketahui, berdasarkan data yang ditulis oleh Pos Kupang.com, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT pada awal Februari 2016 telah menangkap Direktur PT Mina Fajar Abadi, bernama Ramlan.
Ramlan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), setelah sempat menjadi buron. Ia terlibat kasus pembangunan proyek dermaga, di Desa Bakalan, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.
Proyek tersebut, menghabiskan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Hasil audit BPKP Perwakilan NTT, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,3 miliar. (agp/han)