Ganti Kades Palaan Tersangka

Foto : Adam Purbantoro

MALANG - Satreskrim Polres Malang kembali menetapkan tersangka korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). Bila sebelumnya Kades Sukoraharjo, Kepanjen, Imam Bisri, kali ini Kades Palaan, Ngajum, Subroto ikut ditetapkan sebagai tersangka.
Dia dianggap terbukti melakukan korupsi ADD tahun 2013 - 2014. Hal ini ditegaskan Kasatreskrim Polres Malang, AKP Adam Purbantoro, kemarin. Ia mengatakan bahwa penyidiknya sudah menetapkan Subroto sebagai tersangka.
Menurutnya, hasil audit BPKP, ditemukan adanya kerugian negara sekitar Rp 100 juta. “Selasa depan yang bersangkutan kami mintai keterangan sebagai tersangka. Surat pemanggilannya sudah kami layangkan,” ujar perwira polisi ini.
Adam, sapaan akrabnya mengungkapkan meski menjadi tersangka korupsi, Subroto diyakini tidak akan melarikan diri. “Yang bersangkutan sangat kooperatif, sehingga tidak mungkin melarikan diri," tutur mantan Kasatreskrim Polres Malang Kota ini.

Sama halnya dengan Imam Bisri yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, sudah menjalani pemeriksaan penyidik Senin (29/8) lalu. Usai menjalani pemeriksaan, Imam tidak ditahan. Namun dia diwajibkan lapor setiap Senin dan Kamis.
"Tidak kami tahan karena yakin bahwa dia tidak akan lari. Sekarang ini, kami masih menyelesaikan berkasnya untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepanjen," jelasnya. Lantas bagaimana dengan dugaan korupsi ADD Kades Druju, Sumbermanjing Wetan, Mujiono?
Menurut Adam, korupsi yang diduga dilakukan Kades Mujino masih dalam tahap penyidikan. “Penyidik masih melengkapi berkasnya. Tidak menutup kemungkinan, dia juga akan dijadikan tersangka,” tegas pria ini.
Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Malang membidik tiga Kades sebagai tersangka dugaan korupsi ADD 2013 - 2014. Mereka diduga telah menyelewengkan dana bantuan dari pemerintah untuk kepentingan pribadi. Anggaran ADD dari pemerintah, masuk ke rekening desa, untuk pembangunan desa.
Selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh masing-masing Kades. Namun uangnya tidak semuanya untuk pembangunan, melainkan untuk kepentingan pribadi. Kalaupun digunakan, tetapi tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Desa (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). (agp/mar)