Hakim Tolak Saksi Pemkot


RAMAI : Sidang gugatan jalan tol Mapan selalu ramai didatangi warga terdampak di Madyopuro. (DOK/MALANG POST)

MALANG - Ketegasan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang dalam menyidangkan perkara gugatan perdata pembangunan jalan tol Malang – Pandaan (Mapan) patut diacungi jempol. Dengan tegas, mereka menolak tiga saksi yang dihadirkan karena menyalahi hukum acara perdata.
Ketiga saksi yang diajukan Bagian Hukum Pemkot Malang, yakni Lurah Madyopuro, Bambang Heryanto, Camat Kedungkandang, Pent Haryoto,  dan Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Madyopuro, Dwi Putra.
Mereka ditolak majelis hakim karena sudah berada di dalam ruang persidangan sejak awal sidang. “Ini tidak boleh karena sudah melanggar aturan hokum acara perdata,” kata majelis hakim yang diketuai Righmen MS Situmorang SH.
“Seharusnya, saksi berada di luar dan baru masuk ketika dipanggil secara berurutan,” tambah  hakim anggota, Dina Pelita Asmara, SH. “Mereka tidak bisa jadi saksi sehingga sidang ini harus ditunda,” tegasnya kepada Kabag Hukum Pemkot Malang, Tabrani.
Sama halnya dengan Sumardhan, SH, penasehat hukum warga terdampak pembangunan jalan tol Mapan ini. “Saya keberatan mereka menjadi saksi. Ini sudah melanggar aturan sehingga kami minta sidang ini harus dibatalkan,” ujarnya.  
Rencananya, sidang ini dilanjutkan sekitar dua minggu lagi usai Lebaran. Sementara itu, warga yang diperiksa menjadi saksi mengakui bila banyak perbedaan harga ganti rugi tanah per meternya antar warga yang terdampak.
Bahkan menurut warga, pemerintah tidak pernah bermusyawarah dulu saat akan memberikan nilai atau harga tanah yang akan dibeli sebagai lahan jalan tol. “Tidak pernah ada namanya appraisal atau penilai asset yang datang,” tegas Sumardhan. (mar)