Kejari Proses Korupsi Unikama


MINTA PROSES: Sumardhan SH, penasehat hukum Amir Sutedjo meminta Kejari Malang memproses semua yang terlibat dalam korupsi gedung multikultural Unikama. (SISCA ANGELINA/MALANG POST)

MALANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang menyatakan akan memproses siapapun yang diduga terlibat dalam korupsi pembangunan gedung multikultural Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama). Hal ini ditegaskan Kajari Malang, Purwanto Joko Irianto SH, MH.
Perkara yang pernah ditangani semasa Kajari Malang, Munasim SH itu menetapkan salah seorang pendiri Unikama, Drs. H. Mochamad Amir Sutejo, SH, M.Pd dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung multikultural Unikama, Drs. Parjito, MP sebagai tersangka.
Kepada Malang Post, Joko, panggilan akrabnya meminta Amir dan penasehat hukumnya untuk datang ke kejaksaan, agar dapat menjadi whistle blower untuk menyeret nama-nama pelaku lain yang diduga terlibat dalam korupsi itu.
Whistle blower adalah seseorang yang melaporkan suatu perbuatan melawan hukum, terutama korupsi, di dalam organisasi atau institusi tempat dia bekerja. Orang ini biasanya memiliki data dan informasi yang memadai terkait tindakan melawan hukum itu.
Mantan Kajari Minahasa Utara itu meminta jika memang ada nama-nama lain yang terlibat, diharapkan kooperatif dan datang jika nanti dipanggil. “Jika tidak hadir, bisa dilakukan sidang in absentia,” ungkapnya kepada Malang Post.
“Kami menegaskan membuka lebar pintu kejaksaan untuk siapapun yang mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi gedung multikultural Unikama,” tegas dia. Joko menampik tudingan bila kejaksaan tebang pilih dalam masalah ini.
Sementara itu, Sumardhan SH, penasehat hokum Amir Sutedjo mengatakan jika memang kasus tersebut akan dibuka kembali, kliennya pun akan fair untuk diperiksa dan diproses kembali secara hukum. “Kejaksaan tidak boleh hanya memproses Amir saja,” ucapnya kemarin.
Dari dokumen yang didapatnya, masih ada nama-nama lain yang belum diproses oleh Kejari Malang karena ikut menikmati dana hibah Rp 3 miliar dari Dikti. Catatan Malang Post, ada dua petinggi Unikama yang juga menikmati uang tersebut.
 Yakni Ketua Perkumpulan PPLP-PT PGRI Unikama, Drs. Soenarto Djojodihadjo sebesar Rp 200 juta dan Rektor Unikama, DR. Pieter Sahertian sebesar Rp 5 juta. “Saat itu, Pieter sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa,” ungkapnya.
Selain kedua pejabat tersebut, tertulis juga Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua Panitia Lelang) DR. H. Sudi Dul Aji, M.Si menerima Rp 4.250.000, Sasongko Adi ST, pencari perusahaan peserta lelang menerima Rp 157.953.700 dan Fifa Andriani, Bendahara Unikama menerima Rp 2,5 juta.
Sedangkan Drs. Nasirul Mahasim sebagai Dewan Kurator Unikama menerima Rp 750 juta dan Saiful, karyawan menerima Rp 4 juta. Sementara PT. Andriani Putri Karend sebagai pelaksana pembangunan gedung multikultural Unikama mendapat fee sebesar Rp 11 juta.
“Jika memang kejaksaan akan memproses lagi, tolong semua yang terlibat juga diproses. Menurut surat dakwaan terdapat sembilan orang yang terlibat. Dan sejak kasus mencuat, hanya empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Masih ada lima yang harus diproses,” ungkap dia.
Kliennya sendiri, tegas Sumardhan, pernah mengadukan Kajari Munasim SH dan Ketua Tim Penyidik, Syamsul Arief SH, MH ke Jaksa Agung karena dianggap melakukan tebang pilih dan diskriminasi dalam menangani korupsi pembangunan gedung multikultural Unikama. (ica/mar)