Korupsi Bukan Dosa Kejaksaan


MALANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang menegaskan pihaknya tidak pernah meninggalkan kasus-kasus korupsi di Kota Malang hingga tidak terselesaikan. Ini menampik tudingan Malang Corruption Watch (MCW) saat mendatangi kantor Kejari Kota Malang, kemarin.
Kepala Kejari Kota Malang, Purwanto Joko Irianto, SH, MH menjelaskan dari sembilan kasus korupsi yang disampaikan MCW, banyak yang tidak ditangani oleh Kejari Malang. “Lalu bagaimana bisa sembilan kasus korupsi ini disebut dosa kejaksaan?,” ujarnya kepada Malang Post.
Beberapa kasus korupsi yang disebutkan MCW, belum masuk ranah penanganan Kejari. Malahan ada beberapa kasus korupsi yang ditangani Polres Malang Kota. “Seperti proyek drainase, BPJS, Jembatan Kedungkandang. Ini ditangani polisi,” ungkap dia.
Sedangkan perkara korupsi Laboratorium FPMIPA Universitas Negeri Malang (UM) yang tidak berbanding lurus dengan putusan hakim, Joko, sapaannya mengatakan bila perkaranya ditangani oleh Kejati Jatim.
Daat ditanya mengenai tudingan MCW terhadap hilangnya daftar kasus dugaan korupsi marka jalan yang seharusnya dapat mengganti uang rakyat sebesar Rp 20 miliar, tetapi hanya berhasil dieksekusi sebesar Rp 1,2 miliar, Joko mengatakan sudah menjadi sebuah keputusan.
“Kalau uang pengganti ini, hasil putusan dari UU Korupsi No 3 tahun 1971 itu sudah digugat ke pengadilan dan sudah putus dan hanya masalah eksekusi. Nah, yang eksekusi kan panitera, butuh anggaran, ini masih diusulkan untuk anggaran eksekusinya,” paparnya.
Joko kembali menegaskan bahwa Sembilan poin yang ditudingkan menjadi dosa Kejari Kota Malang tersebut tidaklah sepenuhnya berdasarkan fakta. Intinya, pihaknya sudah membuka pintu lebar-lebar untuk diskusi. Apalagi MCW sudah mengirimkan surat untuk audiensi 2 Agustus lalu.
“Kami undang perwakilan untuk diskusi, tetapi tidak mau. Ya sudah. Masak saya harus koar-koar di lapangan kayak di pasar. Semua harus ada etikanya. Pintu ini terbuka untuk aspirasi, asal sesuai aturan dan etika,” tegasnya dengan nada tajam.
Joko mengungkapkan sebenarnya Kejari Malang siap menerima pengaduan dari siapa saja terkait masalah korupsi, asalkan didukung dengan fakta-fakta serta bukti yang kuat. “Jangan hanya perkiraan saja,” tutup dia.
Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung di MCW Malang kemarin memang mendatangi Kantor Kejari Malang untuk menuntut penyelesaian kasus korupsi yang seakan-akan tidak dikerjakan oleh pihak berwajib. Dalam orasinya, banyak kasus korupsi tidak tertangani adalah dosa Kejari Malang.
Akmal Adi Cahya, Divisi Advokasi MCW Malang menyontohkan seperti penuntasan dugaan korupsi proyek Jembatan Kedungkandang, drainase, kasus BPJS, pungli di lingkungan pendidikan sampai pada penuntasan sisa putusan yang masih merugikan uang rakyat dengan jumlah-jumlah tertentu.
“Ada sembilan poin yang kami bawa. Sembilan poin itu berisi kasus-kasus korupsi di Kota Malang. Kami datang untuk mengingatkan kembali kasus-kasus tersebut karena menurut kami kinerja Kejari menurun terus,” tandas dia. (ica/mar)