Perkara Shining Batu Part-2 Bidik Siapa ?

MALANG POST - Vonis atau putusan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)  atas  Uddy Syaifuddin, Syamsul Bahri dan Santonio  dalam perkara  korupsi anggaran Shining Batu Invesment-Exshibition (SBI-E), ditindaklanjuti sekaligus diambil alih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.    Semula perkara tersebut ditangani  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, yang menjebloskan ketiga terdakwa itu ke Lapas Medaeng. Namun  pemeriksaan lanjutan untuk mencari tersangka lainnya,  kini diambil alih Kejati.     Sejumlah pegawai Pemkot dan mantan pengurus PHRI Kota Batu pun,  dalam dua hari kemarin telah didengar keterangannya oleh tim pemeriksa Kejati, di Surabaya. Sementara atas putusan tersebut, terdakwa Uddy Syaifuddin Mantan Ketua PHRI kota apel ini, pilih Kasasi.     Untuk melanjutkan perkara SBI-E  itu, pihak Kejati Jatim  sendiri  telah membentuk tim pemeriksa terdiri dari empat orang jaksa dari Kejati Jatim dan 1 lagi  kabarnya  adalah Kasipidsus  Kejari Kota Batu, Andi Ermawan, SH.       Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Romy Arizyanto, ketika sore kemarin dikonfirmasi Malang Post lewat nomor ponselnya tidak aktif.  Sekretaris Tim Pemeriksa, Ahmad Fauzi, SH, MH  via telepon, membenarkan proses pemeriksaan lanjutan tersebut. ’’ Hari ini (Selasa 9/8) kami klarifikasi kepada tiga orang mantan pengurus PHRI,’’ujar Ahmad Fauzi, Selasa sore kemarin.     Ketiga mantan pengurus PHRI Kota Batu, itu adalah Sugeng Hariyonto, Dwi Endang Purnomowatie dan Istijono. Sugeng sendiri didengar keterangannya oleh Jaksa Ahmad Fauzi dan Jaksa Mirzantio, yang juga memeriksa keterangan saksi Dwi Endang.    ‘’ Yang ditanyakan tim jaksa, ya ngulangi pemeriksaan ketika di Kejari Kota Batu dulu. Sedangkan bukti yang diminta, adalah kegiatan PHRI Kota Batu tahun 2014 dan copian MoU antara walikota dengan ketua PHRI. Jaksa sempat nanya kapan MoU itu ditandatangani ? saya jawab silahkan dilihat pada kegiatan PHRI itu. Ternyata MoU itu diteken pada Oktober 2014,’’ungkap Sugeng kepada Malang Post.       Demikian pula dengan Dw Endang dan Istijono, keduanya mengungkapkan pemeriksaan berlangsung santai tidak menegangkan.’’ Jaksanya familier sekali walaupun tak mengurangi subtansi pemeriksaan,’’ujar Dwi Endang, tadi malam.      Sedangkan pegawai Pemkot yang sudah didengar keterangannya, adalah Susetya Herawan mantan Kepala Inspektorat Kota Batu, dan tiga  pegawai Badan Penanaman Modal (BPM) semasa dipimpin terdakwa Syamsul Bahri, yang juga pernah bersaksi di Tipikor.’’ Pak Herawan sudah kami dengar keterangannya, kemarin,’’tandas Ahmad Fauzi.     Jadwal pepanggilan berikutnya, Senin, Selasa dan Kamis pekan depan giliran 10 orang lagi pejabat dan anggota dewan kota ini. Namun Ahmad Fauzi mengaku lupa nama satu persatu yang bakal didengar keterangannya itu. Apakah Wakil Walikota  dan Walikota Batu serta Timgar ?,’’ Iya Pak Wawali, Walikota, Sekda  dan Timgar namun nama-namanya saya lupa, pokoknya ada 10 orang,’’papar Fauzi.      Sumber lain menyebut Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Batu pada periode itu, juga akan dihadirkan. Termasuk mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) BPM, dan  dua karyawan Santonio Bos Winner Organizzer yang menangani kegiatan SBI-E Balikpapan dengan  anggaran APBD sekitar Rp2,7 miliar ini.     Apakah pemeriksaan lanjutan perkara SBI-E ini sebagai bentuk tindaklanjut putusan Pengadilan Tipikor, Surabaya ?,’’ Benar, bagian  itu untuk  menindaklanjuti,’’tandas Ahmad Fauzi. Apakah nantinya juga akan dilimpahkan ke Kejari Batu, Fauzi menyebut tidak.     Bagian dari isi pertimbangan hukum putusan PN Tipikor nomor 235/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tertanggal 29 April 2016  atas terdakwa  Uddy Syaifuddin, salah satu intinya menyebut ada pejabat penting Pemkot Batu, yang harus ikut bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran SBI-E itu. (lyo)