Tunggu Keputusan 10 Agustus


MALANG - Kisah perjuangan warga terdampak proyek pembangunan Tol Malang – Pandaan (Mapan) akan segera sampai pada babak akhir. Dalam sidang lanjutan warga Madyopuro melawan pemerintah, Selasa (2/8) disebutkan bahwa sidang putusan akan dilakukan 10 Agustus mendatang.
Kuasa Hukum warga terdampak Tol Mapan Kelurahan Madyopuro mengatakan bahwa majelis hakim telah memaparkan kesimpulan dari hasil sidang saksi ahli baik dari tergugat maupun penggugat yang berjumlah sebanyak enam orang.
“Sidang ini tadi adalah pemaparan kesimpulan sekaligus pemberian tambahan alat bukti baru dari kami yaitu surat jawaban dari Komnas HAM,” ungkap Sumardan saat ditemui usai sidang.
Ia menyebutkan tambahan alat bukti baru dari Komnas HAM tersebut menjadi salah satu instrument kuat yang akan mendukung perjuangan warga Madyopuro melawan unsur pemerintahan yang dinilai tidak fair dalam penentuan harga pembebasan lahan warga terdampak.
Sebelumnya, Sumardan menjelaskan, pada tanggal 6 januari lalu, melalui kuasa hukum warga terdampak menyurati Komnas HAM pusat terkait pengaduan polemik yang dialami. Setelah itu, pihak warga mendapatkan balasan surat tersebut pada tanggal 8 Juni lalu.
“Yang pada intinya berisikan bahwa mengacu pada undang-undang HAM, kepentingan rakyat haruslah diprioritaskan,” tegas Sumardan sambil menunjukkan surat balasan dari Komnas HAM tersebut.
Dalam kesimpulan yang dibaca majelis hakim mencatat beberapa saksi ahli yang minggu lalu didatangkan berasal dari berbagai unsur seperti dosen Ilmu sosial Universitas Brawijaya, Harris El Hamdi dan Tengku Farly Mustad dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI).
Dimana masing-masing didatangkan oleh pihak penggungat untuk menjelaskan perihal standar penentuan harga serta unsur sosial lainnya yang berkaitan dengan polemik warga dan juga perihal prosedur musyawarah dalam lingkup pembebasan lahan.
Sementara itu, kuasa hukum Pemkot Malang, dari pihak tergugat, Tabrani mengatakan akan menyerahkan segala prosedur hukum tersebut sampai pada keputusan ditetapkan.
“Kita lihat saja keputusannya. Kita lihat nanti dari pembuktian juga. Jika keputusan majelis hakim sudah sesuai dengan asas hukum yang berlaku kita pasti akan jalani, jika masih ada yang mengganjal upaya lain akan dilakukan,” ucap Tabrani singkat. (Ica)