Warga Buru Kades, Perkara Lain Membuntuti

Muasan, Kades Pagak

MALANG - Kades/Kecamatan pagak, Muasan sejak menganiaya dua warganya Rabu lalu, telah melarikan diri dan polisi sendiri masih kesulitan melacaknya. Namun demikian, sejumlah warga desa setempat secara sukarela ikut melacak keberadaan sang kades.
Kasatreskrim Polres Malang, AKP Adam Purbantoro, mengatakan kasus penganiayaan tersebut masih didalami. “Kami sedang meminta keterangan saksi-saksi,” kata Adam singkat
Diprediksi, Muasan tidak hanya terancam disidik aparat kepolisian lantaran menganiaya tukang ojek Sagimin alias Pak Ru, 60 tahun dan Farid Gatot Hermawan, 34 tahun, pemilik toko materialan saja, melainkan juga akan dimintai pertangungjawaban soal hasil penggarapan tanah milik negara.
Sejak tahun 2011, Muasan menggarap tegalan seluas sekitar 6, 5 hektar yang menurut warga adalah tanah hak pakai milik Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebelumnya lahan itu sendiri, digarap oleh sejumlah warga.
Hal tersebut diungkap oleh advokat Agus Sugianto, SH selaku kuasa hukum korban penganiayaan, Sagimin dan Farid serta kuasa dari warga Desa Pagak. “ Dalam waktu dekat ini, Muasan diadukan warga dalam perkara lain, salah satunya soal pertanggungjawaban hasil penggarapan lahan milik BPN itu,’’ujar Agus Sugianto, Jumat siang kemarin.
Pihak warga sendiri masih mempertimbangkan, apakah perkara yang membayangi Muasan diluar penganiayaan itu itu akan dibawa ke Kepolisian ataukah ke Kejari Kepanjen.
Agus juga mengungkapkan, sebelum kasus penganiayaan terhadap dua warga itu, sebetulnya warga sudah berancang-ancang melaporkan Muasan terkait hasil penggarapan tanah itu.’’ Jauh sebelumnya Muasan berjanji bahwa sebagian dari hasil penggarapan tanah itu, akan dipergunakan untuk kepentingan desa, namun tak kunjung direalisasikan. Lahan itu ditanami tebu, yang pertahunnya menghasilkan bersih Rp100 juta lebih,’’paparnya.
Persoalan lain ?, menyangkut transparasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak 2013.” Pembangunan fisiknya memang ada, tetapi apakah sudah sesuai prosedur ataukah sebaliknya, warga sama sekali tidak tahu. Masalah ini oleh warga juga akan dibawa ke ranah hukum,’’papar Agus. (agp/lyo)