BPJS Kesehatan Akui Banyak Keluhan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang belum berusia dua tahun mengalami banyak keluhan. Hal itu pun kerap diterima langsung oleh pegawai perusahaan yang dulu bernama Askes tersebut.
“Terutama keluhan soal pelayanan. Adanya tahapan untuk menikmati layanan fasilitas kesehatan sering membuat peserta bingung,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Malang, Bimantoro.
Dia mengakui, keluhan sering datang langsung kepada dirinya pula. Dia tidak memungkiri menerima aduan, baik dari peserta maupun dari fasilitas kesehatan seperti bidan, klinik hingga rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
“Ya jujur, sempat mengalami masa menerima banyak keluhan. Terutama tahun lalu, ketika masih banyak yang belum paham sistem peralihan dan pelayanan terbaru dengan BPJS Kesehatan,” beber dia kepada Malang Post.
Pria yang akrab disapa Bimo ini mengakui, fase tersulit itu perlahan mulai berkurang. Saat pendataan ulang misalnya, harus dibarengi pula dengan suara sumbang dari berbagai pihak akan banyaknya kekurangan. Seperti antrean ketika mendaftar di Kantor BPJS Kesehatan, kartu yang tidak bisa langsung dipakai, hingga peserta yang tidak dilayani dalam faskes tertentu.
“Asalkan alurnya tepat, pasti dilayani. Bila tidak, segera lapor saja sebab harus terbuka. Bila layanan kami kurang, monggo disampaikan juga. Kami terbuka untuk menerima semua kritik dan masukan, sebab masih banyak pula kekurangan. Bisa jadi yang tidak beres faskesnya juga,” sebut dia.
Bimo mengungkapkan, kini kesulitan yang dialami BPJS Kesehatan yakni memberikan pengetahuan bila semua masyarakat harus dijamin dengan BPJS. Sebab, bila terjadi sakit agar mudah diterima faskes serta mendapatkan layanan. Terutama bagi masyarakat kelas menengah dan ke bawah, yang tidak bisa langsung memiliki dana dalam jumlah besar ketika mesti berobat. “Tetapi juga harus dipahami tentang penyakitnya. Bila ternyata tidak perlu pelayanan berat, maka harus mulai dari Faskes tingkat pertama dulu,” tegasnya.
Saat ini, BPJS Kesehatan juga mulai bekerjasama dengan pihak berwajib untuk menyelesaikan beberapa perusahaan yang bandel, tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Kesehatan. Sebab, sejak tahun lalu peringatan dari yang paling halus seperti pemberitahuan via surat hingga mendatangi langsung ke beberapa perusahaan sudah dilakukan, namun masih banyak yang belum mendaftar. Kini, bila masih ditemukan maka Kejari yang akan turun tangan.
“Akan ada denda hingga Rp 1 miliar atau kurungan hingga delapan tahun bagi perusahaan yang belum mendaftar BPJS Kesehatan,” pungkas Bimo.(ley/ary)