Hapus ‘Mafia’ Pajak, Minimalisir Kebocoran

BUKAN tanpa alasan bila Pemkot Malang tak menunda-nunda realisasi program e-Tax BRI yang sangat inovatif. Program ini dianggap tepat untuk mendorong terwujudnya good corporate governance alias tata kelola pemerintahan yang baik. Penarikan pajak online diyakini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih karena ditunjang kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel.
Selain dianggap lebih praktis, tujuan program ini adalah menguji kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, untuk efektifitas penagihan pajak, terbangunnya pola layanan perpajakan daerah secara transparan, akuntabel dan akurat. “Para wajib pajak (WP) juga bisa memantau langsung transaksi pajak yang terjadi. Bisa dipantau dari manapun dan kapanpun, karena aktivitas online bisa ter-update setiap jam,” seru Walikota Malang, H Moch Anton saat melaunching e-Tax BRI di UB Hotel, siang kemarin.
Dengan adanya e-Tax BRI, nantinya pihak Dispenda tak perlu menghitung lagi biaya yang dikenakan kepada wajib pajak (WP). Sistem ini dengan sendirinya akan menilai potensi WP bersangkutan. Penghasilan WP tiap akhir bulan akan otomatis dipisahkan dan dipotong (autodebit) masuk rekening Dispenda.
Praktis, hal ini membuat potensi kebocoran yang rentan terjadi seperti selama ini bisa diminimalisir. Para WP jelas tak bisa main-main dengan nominal pajak yang dikenakan, karena semuanya langsung terdata secara computerized. Begitu pula para ‘mafia’ pajak tak akan bisa berkutik lagi. “Kalau peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) bisa optimal, tentu dampaknya akan luar biasa positif bagi kemakmuran warga Kota Malang,” imbuh walikota yang akrab disapa Abah Anton itu.
Yang pasti, realitas lapangan memang menguatkan untuk segera dikembangkannya program ini. Sebut saja keberadaan kantor Dispenda yang berlokasi di block office, kawasan Kedungkandang, dipandang inefektif dan inefesiensi karena rentang kendali layanan relatif jauh serta memakan waktu. “Nanti, kalau sistem ini sudah berjalan lancar, Kantor Dispenda bisa-bisa cuma jadi tempat kumpul-kumpul saja. Karena semua wajib pajak sudah bayar via online,” tukasnya berkelakar.
Selama ini, tingkat akurasi data potensi masih diragukan. serta tidak sebanding antara jumlah wajib pajak dengan petugas pendataan. Akibatnya, tidak semua wajib pajak mampu tercovered dan sekaligus termonitor tingkat akurasi pelaporannya. Untuk ilustrasi saja, saat ini satu petugas khusus pendataan harus mengcover sekitar 131 WP restoran. Asumsinya, jika jumlah petugas pendataan sebanyak lima orang, maka rasio layanan 657  WP resto : 5 orang atau 1 orang mengcover 131 WP). Ini dinilai tidak proprosional, tidak efektif dan potensial loss.
Karenanya, E-Tax dan Tax On Line menjadi solusi di era IT dalam upaya membangun kualitas layanan publik sekaligus membangun transparansi dua arah diantara fiskus (Dispenda) dengan wajib pajak atau wajib pungut (wapu).
Meski begitu, jika tidak dikelola dengan baik, sistem ini tetap bisa menjadi bumerang bagi Pemkot Malang. Peringatan itu dilontarkan langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Prof Dr H Bambang Satriya SH MH. “Sistem e-Tax ini diharapkan bisa meningkatkan PAD secara signifikan. Tapi, sebaik apapun sistem tetap bergantung pada petugas yang menjalankannya. Semoga benar-benar bisa optimal, sehingga pembangunan masyarakat Kota Malang berjalan semakin baik,” tandasnya. (tom/nug)