Mudah dan Praktis,Pengusaha Respon Positif

PARA pelaku usaha restoran dan wisata, Dwi Cahyono memberi respon positif  terhadap program  e-Tax yang dicanangkan Pemkot Malang kemarin. Namun menurut Dwi, harus diimbangi dengan sistem transparansi pengelolaan hasil pajak yang dipungut.
“Prinsipnya saya setuju saja dengan program ini. Karena lebih transparan dalam pembayaran pajak,” kata  Dwi kepada Malang Post. Ditambahkan, selain itu lebih efektif dan efisien. Melalui program yang diluncurkan kemarin, wajib pajak tak perlu lagi datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah hanya untuk urusan pajak tersebut.
“Melalui cara ini  lebih membantu. Sebab bisa mempercepat kerja, terutama saat pembayaran pajak. Sistem kerjanya juga lebih mudah dan praktis,” kata pemilik Restoran Inggil ini. Disisi lain, Dwi   juga berpesan agar adanya transparansi dalam penggunaan anggaran pajak yang dipungut. Karena itu, Pemkot Malang harusnya membuat program sejenis e-Tax tapi berfungsi untuk penggunaan dan pengelolaan pajak yang dikelola oleh Pemkot Malang.“Tujuannya untuk membangun kepercayaan. Jadi pajak dipungut secara transparan, pengelolaan dan penggunaan anggarannya juga harus  transparan. Bisa diketahui secara jelas,” kata dia.
Apalagi masyarakat sebenarnya berhak untuk mengetahui penggunaan anggaran dari pajak yang dibayarkan kepada pemkot. Penggunaan anggarannya pun bisa diwujudkan melalui berbagai program yang sifatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya itu saja, Dwi juga mengingatkan tentang alokasi anggaran untuk dunia pariwisata yang bersumber dari pajak yang dibayar. Menurut dia, alokasi anggarannya sebesar 1 sampai 2 persen dari total pajak yang diperoleh pemkot.
Terpisah,  pemilik Rumah Makan Kertanegara Indra Setiyadi menilai program e-Tax bakal membuat pengelolaan pajak lebih transparan. Ditambahkan,  e-Tax di Kota Malang ini merupakan yang pertama untuk tingkat kota/kabupaten. Akan tetapi secara nasional menjadi kebijakan nomor dua setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebab, DKI menerapkan e-Tax pertama, sebagai percontohan daerah setingkat provinsi di Indonesia.“Karena ini sudah menjadi kebijakan maka tentu harus didukung,’’ ujar pria yang juga  menjabat  Ketua Apkrindo (Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran) Malang ini.
Dia yakin sistem ini bakal transparan, sebab jika keberatan, pengusaha bisa menyampaikan komplain. Hanya saja, sejumlah hal, harus menjadi perhatian bagi Pemkot Malang. Salah satunya, bentuk pengembalian dua persen dari total pajak kepada pengusaha.“Kalau di Jakarta, dua persen dari total setoran pajak dikembalikan lagi kepada Wajib Pajak (WP),” terangnya.
Indra juga berharap, penerapan ini diberlakukan secara merata kepada pengusaha restoran. Termasuk pengusaha yang sebagian tidak menggunakan komputer di tempat usahanya. Mengenai teknisnya, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Malang.“Dengan diterapkan e tax tentunya harus disosialisikan, yang belum memiliki komputer juga kena, semua bisa kena merata,” ujarnya. (van/ary/nug)