YLKM : Sosialiasi BPJS Masih Kurang

Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM) mengakui jika ada kemunduran dalam layanan BPJS dibandingkan Askes. Salah satu kemunduran tersebut adalah tidak adanya keleluasaan dokter keluarga mengeluarkan resep.
“Kalau dulu dengan Askes, dokter keluarga bisa memberikan resep yang dibutuhkan pasien tanpa ada syarat apapun. Tapi sekarang, untuk layanan BPJS justru sebaliknya. Dokter keluarga  memberikan resep sesuai kelasnya,’’ kata Ketua YLKM Sumito.
Dihubungi Malang Post kemarin, pria ini menyebutkan salah satu contohnya adalah sakit jantung, dokter keluarga dengan keterbatasannya hanya menuliskan rujukan saja, karena obat untuk sakit jantung hanya bisa dikeluarkan oleh dokter spesialis penyakit jantung.
Bukan itu saja, kekurangan lain layanan BPJS yang tersorot dari kacamata YLKM adalah soal layanan. Dari 32 RS atau Klinik di Kota Malang tidak semuanya memiliki poli yang dibutuhkan masyarakat. Ia pun mencontohkan, seperti di RS A, tidak menerima pasien BPJS dengan penyakit B. Padahal menurutnya, sebagai peserta BPJS,  semua  biaya sakitnya ditanggung oleh BPJS.
“Tidak ada yang dipilah-pilah. Sebagai peserta BPJS, biaya sakit itu harus ditanggung oleh BPJS. Tapi kenyataannya, tidak!,’’ serunya.
Termasuk obat. Banyak apotek, yang menyuruh pasien membeli obat karena obat yang disodorkan tidak tercover BPJS. “Kan aneh, ada peserta BPJS yang setiap bulannya membayar iuran, dengan tujuan mendapat jaminan kesehatan ternyata masih disuruh bayar,’’ tambahnya dengan nada meninggi.
Dan yang membuat dia tidak habis pikir adalah, ada RS yang memaksa pasien pindah kelas dengan alasan kelas pasien BPJS telah habis. “Contohnya kita pasien BPJS, saat menjalani rawat inap mendapatkan  fasilitas kelas dua. Tapi oleh pihak RS diminta pindah ke kelas I dengan alasan ruang rawat inap kelas II sudah  penuh. Sudah tentu, dengan perpindahan kelas tersebut pasien wajib membayar kekurangannya,’’ tambahnya.
Kekurangan layanan BPJS tersebut menurut Sumito, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi diberikan oleh BPJS. Sosialisasi yang dimaksud adalah soal informasi layanan, hak dan kewajibannya. Padahal informasi itu wajib diketahui oleh konsumen.
“Sesuai Undang-undang, konsumen wajib mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Ini yang harus dipahami oleh BPJS,’’ kata Sumito. Kalaupun BPJS sudah melakukan sosialisasi, ia menyebutkan hanya sebagian kecil saja yang disampaikan.
“Yang penting adalah sosialisasi. Berilah masyarakat dengan informasi yang real, bukan informasi yang sifatnya justru hanya menguntungkan kelembagaan saja. Hak konsumen wajib diperhatikan,’’ tandas pria yang memiliki kantor di Jalan Bendungan Tangga Malang ini.(erz/ira/ary)