Malang Post

You are here: Metro Raya

Metro Raya

Malu Disorot Kamera, Tak Mau Anak Tahu

Share
MALANG – Sejumlah Wanita Pekerja Seks (WPS) di Lokalisasi Girun, Gondanglegi, mengancam tidak akan hadir dalam penutupan lokalisasi Senin (24/11)  mendatang. Bahkan, mereka tidak peduli sekalipun penutupan nanti akan dipusatkan di tempat kerjanya. Demikian yang dikatakan Lina (nama samaran). Wanita 35 tahun, yang mengaku berasal dari Gondanglegi ini mengatakan dia dan teman-temannya sesama WPS, tidak akan datang saat hari H penutupan, sebelum pemerintah memastikan ada tidaknya kompensasi untuk mereka.
Menurutnya, selama ini Pemerintah Kabupaten Malang hanya memberikan janji-janji saja terkait dengan kompensasi, tapi hingga saat ini belum ada kepastian. “Jelas kami menuntut, di Dolly saja dapat. Masak di sini tidak?,’’ kata Lina sembari menanyakan kejelasan uang kompensasi tersebut. Dia mengatakan, sekalipun tidak banyak, uang kompensasi setidaknya bisa digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan.
Lina mengaku, sebenarnya ia pernah berpikir untuk berhenti menjadi WPS dan berniat hidup normal bersama keluarganya. Namun kebutuhan hidup ditambah  dirinya menjadi tulang punggung keluarga, membuatnya belum bisa berhenti secara total. Oleh karena itu, Lina mengaku sangat mengharapkan uang kompensasi. “Saya hanya lulus SD, selama ini tidak memiliki pekerjaan selain di sini. Penghasilan saya pun habis untuk menghidupi keluarga. Nah, kalau kemudian pemerintah tidak memberikan kompensasi, lalu kami hidup dengan apa,’’ katanya.
Selain itu, Lina mengungkapkan ia enggan datang saat penutupan karena malu. Dia menyadari, jika saat penutupan akan banyak media yang datang, baik itu koran lokal, nasional, termasuk TV lokal dan nasional. Dia kawatir, jika datang nanti wajahnya tersorot kamera. “Kalau saya sendiri tidak masalah, bisa dikatakan saya ini kepalang basah. Tapi saya memikirkan anak-anak. Jangan sampai mereka tahu, jika ibunya ini ternyata WPS,’’ katanya. Lina mengaku, selama ini selalu menghindar dari sorotan kamera, karena takut identitasnya terbongkar.  Terlebih, kepada anak-anaknya, Lina mengaku bekerja sebagai pembantu di rumah tangga di rumah salah satu warga.
Sementara itu, terpisah Kepala Bagian Kesejateraan Rakyat (Kabag Kesra) R Taufik Hidayat mengatakan pihaknya mendengar ancaman ketidak hadiran WPS saat penutupan. Namun pihaknya tidak akan gentar dan tetap akan melakukan penutupan. “Sesuai dengan instruksi bupati, lokalisasi harus ditutup. Kalau memang WPS mengancam untuk tidak datang, tidak masalah dan lokalisasi tetap ditutup,’’ katanya.
Disinggung tuntutan WPS tentang kompensasi, pria berkacamata minus ini meminta Malang Post untuk melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial. “Kalau tanya, saya tidak tahu kepastiannya. Memang Kemensos menjanjikan ada uang kompensasi, tapi apakah janji tersebut dikabulkan atau tidak kami tidak tahu,’’ katanya.
Taufik sendiri mengatakan, secara teknis penutupan lokalisasi ini akan ditandai dengan pernyataan bupati. Selain itu para WPS juga akan mendapatkan bantuan peralatan, sertifikat, dan kartu cerdas. Semua itu akan dibagikan bupati kepada dua WPS yang mewakili masing-masing lokalisasi. “Kan tidak butuh banyak juga. Artinya, bantuan itu diberikan secara simbolis saja, selebihnya akan ditangani dinas masing-masing,’’ tambah pria ini yang menyebutkan, sertifikat bukti pelatihan diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), kartu cerdas oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Setelah penutupan ini tetap ada pendampingan dari Dinsos, pengobatan dari Dinkes. Jadi masih tetap berlanjut,’’ kata Taufik, yang mengatakan jika dari 313 WPS tidak semuanya sehat, ada beberapa yang sakit, bahkan tujuh di antarannya positif mengidap HIV/AIDS. “Ada 113 yang positif  terjangkit sakit kelamin, sedangkan tujuh lainnya positif HIV/AIDS. Melihat kondisi itulah, pemerintah tidak tinggal diam. Menggunakan kartu sehat, yang diberikan oleh Dinkes, mereka boleh berobat sekaligus mendapatkan penyuluhan terkait kondisi sakitnya. “Ini menjadi tanggung jawab pemerintah sekaligus komitmen. Kita mengimbau kepada para WPS nantinya bisa bekerja halal dan lebih baik lagi,’’ tandas Taufik.(vik/han)
comments

Page 1 of 1919

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »