Malang Post

Metro Raya


DPRD Desak Pemkab Sanksi PT Shica

Share
MALANG – DPRD Kabupaten Malang mendesak Pemkab Malang dan Kepolisian bertindak tegas atas kecelakaan kerja di  PT Shica Jaya Sentosa. Sudah jelas, perusahaan itu lalai dan tidak memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pekerja di perusahaan itu mengakui bahwa, helm keselamatan baru diberikan setelah ada kecelakaan dan karyawan protes.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Dra Cholis Bidajati angkat bicara terkait kasus ini. Menurutnya, Pemkab Malang melalui instansi terkait harus memberikan sanksi kepada perusahaan ini. Lantaran sudah sering kali terjadi kecelakaan kerja, hingga menyebabkan tewasnya dua orang karyawannya.
“Hal ini, tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perusahaan harus diberi sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya,” ucapnya terpisah.
Selanjutnya, dia berencana akan melakukan sidak dan inspeksi ke perusahan tersebut. Tujuannya untuk mengecek perizinan dan fasilitas K3 yang berada di perusahaan tersebut.
“Kalau perusahaan itu salah, maka akan kami tegur. Sedangkan yang berhak memberikan sanksi, adalah Pemkab Malang dan kepolisian. Lantaran terdapat unsur pidana, kelalaian yang menyebabkan kematian,” tegasnya.
Apalagi, kecelakaan kerja PT Shica Jaya Sentosa yang meyebabkan tewasnya salah seorang pekerjanya Eko Agus Susanto, sebenarnya sudah dikeluhkan sejak awal. Manajemen perusahaan, dianggap tak menghiraukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, manajemen perusahaan terlambat menyediakan alat dan tenaga K3.
Demikian dikeluhkan oleh karyawan perusahaan yang terletak di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis. Salah seorang karyawan yang mengeluhkan K3, bernama Imam Wahyudi. Menurutnya, sudah sering kali terjadi kecelakaan kerja di perusahaan itu.
“Biasanya terpeleset ketika mencoba naik ke truk atau menaikan barang ke truk. Hal itu biasa dialami oleh sopir maupun kernet,” ujarnya kepada Malang Post.
Dijelaskannya, karena kondisi lantai licin dan banyak cairan, membuat mudah terjatuh. Sehingga, karyawan haru berhati-hati saat melintas di lantai yang terdapat cairan.
Selain itu, kata karyawan yang bekerja sebagai supir truk ini,  di dalam perusahaan tersebut banyak mesin berat dan berukuran besar.
Dan yang paling parah, jam kerja dari perusahaan tersebut selama 24 jam nonstop dan terbagi dalam tiga shift. Sehingga, rawan terjadinya kecelakaan kerja, karena beban serta kapasitas perusahaan yang terlalu tinggi.
“Perusahaan ini, bekerja hingga malam. Lantaran membuat asbes, yang kebanyakan permintaanya berasal dari luar pulau,” urainya.
Hal senada dikatakan oleh pekerja lain yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, sejak awal, manajemen perusahaan tersebut tak menghiraukan standar K3 yang telah ditetapkan.
Yakni tidak menyediakan Panitia Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan tidak ada fasilitas medis di perusahaan itu. Seharusnya, terdapat klinik dan tenaga medis di perusahaan sebesar itu. “Saat saya bekerja kali pertama pada tahun 2008 perusahaan ini beroperasi, manajemen tidak menyediakan helm keselamatan kerja,” ujarnya.
Lanjut dia, suatu saat terjadi kecelakaan kerja dengan runtuhnya atap salah satu ruangan pabrik dan hampir menimpa dua orang pekerja. Usai kejadian itulah, para karyawan melancarkan protes kepada perusahaan. Usai protes dari karyawan itu, manajemen perusahaan baru menyediakan helm kerja dan rompi bagi karyawannya.
“Harusnya helm kerja itu sudah disediakan sejak awal. Bukan menunggu harus terjadinya suatu peristiwa yang membahayakan terlebih dahulu,” keluhnya.
Usai peristiwa itu, kata dia, kecelakaan kerja masih saja terjadi. Hingga pada tahun 2015, terjadi tiga kali kecelakaan kerja dengan total dua korban tewas.
“Perusahaan itu, tidak memiliki tenaga maupun pekerja yang khusus untuk menangani keselamatan kerja karyawan,” imbuhnya. (big/ary)
comments

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL