Malang Post

Metro Raya


Warga Desak BPN Tidak Perpanjang SHGU Margosuko

Share
Sumardan SH dan perwakilan warga saat mengajukan tuntutannya.

KEPANJEN –1.153 kepala keluarga (KK) dari empat desa di Kecamatan Dampit, mendesak Badan Pertanahan Kabupaten Malang tidak memperpanjang Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) milik PT. Margosuko. Desakan itu akan disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Malang.
Kuasa Hukum Warga, Sumardan SH mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat hearing kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko.
 “Kami menginginkan dewan yang terhormat membahas permasalahan ini. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Sumardan kepada Malang Post kemarin.
Dijelaskannya, tuntutan warga sama yang diajukan beberapa waktu lalu. Yakni supaya Badan Pertanahan Kabupaten Malang, agar tidak memperpanjang SHGU dari PT Margosuko, yang habis pada bulan Desember 2015 ini.
Menurutnya, selama mengelola tanah negara tersebut, PT Margosuko tidak memberikan manfaat bagi warga sekitar.
“Warga menginginkan supaya tanah negara itu dikelola oleh warga sendiri. Sedangkan yang mengajukan tuntutan adalah warga dari empat desa di Dampit,” tegasnya.
Empat desa itu, Desa Majang Tengah, Desa Pamotan, Desa Jambangan dan Desa Kepatihan. Tidak cukup itu saja, warga akan melakukan demo saat hearing di gedung dewan. Pihaknya juga mengaku telah mengirimkan surat pemberitahuan demo hari Rabu (27/5) mendatang, kepada Polres Malang. “Surat pemberitahuan unjuk rasa maupun demo yang kami layangan ke kepolisian, agar selama aksi bisa tertib dan aman,” ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan ini sudah terjadi sejak sejak puluhan tahun lalu. Sejak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menerbitkan Sertifikat HGU nomer 3, nomer 14, nomer 15 dan nomer 17 serta nomer 18 dengan total luas lahan di Kecamatan Dampit mencapai 300 hektar. Tanah itu berada di sekitar empat desa, yakni Desa Majang Tengah, Desa Pamotan, Desa Jambangan dan Desa Kepatihan.
“Selain itu, PT Margusuko ini telah melakukan alih fungsi dari tanah negara tersebut,” imbuhnya.
Dijelaskannya, menurut peraturan, tanah negara harus ditanami tanaman keras seperti kopi, cengkeh dan coklat. Namun oleh perusahaan tersebut dialihkan menjadi tanaman pangan seperti tebu dan singkong.
Selain itu, kata dia, diketahui perusahaan tersebut telah menunggak pajak Rp 191 Juta sejak tahun 2014 yang lalu. Sementara itu, perwakilan manajemen PT Margosuko Beno Lice belum dapat dikonfirmasi melalui sambungan nomer teleponnya.(big/aim)
comments

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL