Terapkan Transparansi, Gandeng Akuntan Independen

MALANG - Demi menjadi sekolah yang lebih transparan dalam pengelolaan keuangan, SMKN 5 Malang menggandeng akuntan independen dalam mengaudit keuangan sekolah. Sekolah yang berada di kawasan Jalan Ikan Piranha ini ingin mewujudkan keterbukaan dengan sistem keuangan yang bisa dibilang belum banyak diterapkan di sekolah lain.
Kerjasama dengan akuntan independen ini bukan sepenuhnya ide dari sekolah melainkan gabungan ide dari komite sekolah. Komite sekolah berinisiatif agat lebih tranparansi keuangan dapat dirasakan sendiri oleh walimurid maupun masyarakat.
“RAPBS yang diaudit adalah tahun 2011 yang dilaporkan 2012. Dengan menggandeng akuntan independen, walimurid dan masyarakat tak perlu curiga dan khawatir dengan penggunaan dana,” ujar Drs. H. Abdillah Hanafi, M. Pd Ketua Komite SMKN 5 Malang.
 Abdillah menambahkan, dengan menngandeng akuntan independen adalah wujud komitmen sekolah dan komite menyelenggarakan lembaga yang siap secara administrasi go public. Karena dana yang dikelola oleh sekolah bukan hanya berasal dari walimurid, tetapi juga dana masyarakat yang dibayarkan melalui pajak.  
Masyarakat sebagai pendukung terselenggaranya pendidikan harus tahu kondisi keuangan sekolah. “Dengan menggandeng akuntan independen akan membantu kinerja teman-teman guru maupun tata usaha. Pengawasannya juga lebih terjamin, sehingga jika ada penyimpangan akan segera diketahui,” ujar Budi Purwanto, S. Pd, MM Waka Humas dan Kemitraan SMKN 5 Malang.
Budi berharap dengan menggandeng pihak luar, penyimpangan yang terjadi dapat diantisipasi. “Akuntan independen merupakan profesi yang diakui pemerintah, jika ternyata akuntan tersebut tidak profesional maka ijinnya bisa dicabut,” bebernya kepada Malang Post.  Untuk itu, dengan kerjasama dengan akuntan independen, sekolah berharap semakin meningkatkan profesionalitasnya.
“Sekolah juga menggunakan dana masyarakat, jika masyarakat ingin tahu untuk apa saja dana yang mereka sumbangkan akan mengurangi perasaan khawatir masyarakat tentang penggunaannya,” tutur Budi. Dikatakan Budi, upaya yang dilakukan SMKN 5 juga sebagai wujud dukungan kepada pemerintah yang menerapkan transparansi dalam segala lini.
 “Kami menerima setiap kritikan dan masukan dari walimurid dan masyarakat. Sumbangan tidak memaksa, jika mampu boleh membayar lebih. Sebaliknya jika kurang mampu sekolah juga akan mencarikan jalan keluar yang terbaik. Prinsipnya jangan takut sekolah, kami siap membantu,” pungkas Budi. (nin/sir/eno)