Pengabdian Masyarakat Mahasiswa , Masih Minim

MALANG- Universitas Brawijaya (UB) Malang mengadakan sosialisasi Undang-Undang No.12 Tentang Pendidikan Tinggi di Gedung Rektorat lantai 6, Kamis (4/10).
Kepala Umum Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Kemendikbud, Prof. Dr. Andi Pangerang Meonta, SH., MH., D.F.M. menegaskan semangat dari dibuatnya UU Pendidikan Tinggi, antara lain pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi secara utuh, kesetaraan, penguatan pendidikan vokasi, serta menghindari liberalisasi dan komersialisasi perguruan tinggi.
"Dalam pengembangan Tri Dharma perguruaan tinggi selama ini kita melihat faktor akademik masih mendominasi, namun yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat masih minim. Dalam UU Pendidikan Tinggi tahun 2012, 30 persen dari anggaran pemerintah dialokasikan untuk dana penelitian di PTN dan PTS," katanya.
Terkait kesetaraan akan ada intervensi pemerintah dalam bentuk beasiswa pendidikan dan ketersediaan Akses Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk menjangkau 3T (tertinggal, terbelakang, dan terluar). Dibidang penguatan pendidikan vokasi, akan ada pengembangan program master dan doktor terapan.
Sedangkan untuk menghindari liberalisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi, Prof. Andi menyebutkan perguruaan tinggi sebagai institusi pendidikan harus bersifat nirlaba.
"Mendapatkan mutu yang bagus dengan dana yang murah sangat sulit, namun hasil yang didapat oleh perguruan tinggi bisa diinvestasikan untuk memperbaiki kekurangan yang ada agar menjadi lebih baik di masa mendatang," paparnya.
Ada beberapa hal baru yang diangkat dalam Undang Undang ini, seperti diizinkannya perguruaan tinggi asing masuk ke Indonesia, lulusan sarjana (S1) yang dapat langsung melanjutkan ke jenjang Doktoral (S3), serta biaya SNMPTN yang ditanggung pemerintah.
Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, perguruan tinggi asing wajib melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin pemerintah, berprinsip nirlaba, mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia, dan mengembangkan ilmu dasar di Indonesia serta mendukung kepentingan nasional.
"Dalam UU Dikti yang baru ini juga mengatur bahwa lulusan sarjana bisa langsung melanjutkan ke program doktoral tanpa mengambil program magister. Namun, ada syarat-syart yang harus diikuti, seperti IPK minimal 3,75. Namun, saat ini peraturannya masih dalam proses," tuturnya. (oci/udi)