Kendala Biaya Kuliah, Mahasiswa Bisa Kredit

MALANG - Undang-undang Perguruan Tinggi (UU PT) mengisyaratkan adanya kebijakan pinjaman dana pendidikan untuk mahasiswa. Pinjaman lunak untuk mahasiswa ini sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kendala biaya untuk menyelesaikan kuliah.
Hal ini diungkapkan Kepala Umum Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Kemendikbud, Prof. Dr. Andi Pangerang Meonta, SH., MH., D.F.M. saat sosialisasi UU PT di Universitas Brawijaya (UB) beberapa waktu lalu.
‘’PTN diharapkan mau menyediakan kredit mahasiswa tanpa bunga ini, tujuannya agar jangan sampai mahasiswa kesulitan membayar biaya SPP,’’ ungkapnya.
Pemerintah sendiri, kata dia, memiliki kebijakan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan ketersediaan Akses Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk menjangkau 3T (tertinggal, terbelakang, dan terluar).
Sementara bantuan kredit tersebut, diharapkan menjadi jaminan bagi anak bangsa yang berpotensi akademik untuk mengenyam pendidikan tinggi. Sebab pada prinsipnya bantuan pendanaan untuk mahasiswa yang terkendala finansial bisa datang dari pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Program pinjaman dana bagi mahasiswa ini, menurutnya bukan hal baru. Namun sebelumnya pernah dilakukan di sejumlah perguruan tinggi. Hanya saja tidak sedikit yang mengalami kredit macet dan banyak yang tidak mengembalikan dananya. ‘’Bahkan sampai ada yang ijazahnya tidak diambil karena kreditnya macet,’’ jelasnya.
Karena itu jika benar program ini dilaksanakan, PTN perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) sehingga tidak sampai terjadi kredit macet.
Rektor UB, Prof Dr Ir Yogi Sugito menanggapi hal itu dengan menyebut, jika pemerintah berniat untuk mengimplementasikan adanya pinjaman dana pendidikan untuk mahasiswa, perlu dipikirkan betul bagaimana bisa berjalan dengan sukses. Sebab, pemerintah sebenarnya sudah pernah menggandeng perbankan untuk bisa mengucurkan kredit mahasiswa di masa orde baru, nyatanya gagal.
”Kami akan menjajaki dulu, kalau memang banyak mahasiswa yang mengajukan ya akan dibuka fasilitas kredit ini,” kata dia.
Untuk itu UB akan mencoba menjajaki kerjasama dengan bank yang sangat berpengalaman. Agar tidak lagi terjadi kredit macet seperti sebelumnya. Hanya saja menurut Yogi, di UB jumlah beasiswa sudah cukup banyak. Sedikitnya ada Rp 27 miliar beasiswa yang disiapkan setiap tahunnya.
Sementara itu salah satu mahasiswa UB, Kurniatul Hidayah mengaku antusias dengan program kredit tersebut. Sebab menurutnya biaya SPP di UB mahal. Apalagi ada kebijakan SPP Progresif bagi mahasiswa yang telat lulus.
”Bagi aktivis seperti saya tidak bisa ditarget empat tahun lulus, sementara SPP terus naik. Kalau memang ada kredit seperti itu sangat bagus sekali,” harapnya. (oci/avi)