Rektor UIN: Ruang Gerak PTN Dibatasi

MALANG - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seharusnya bisa menjadi mandiri. Namun selama ini PTN malah justru dibatasi ruang geraknya hingga menjadi sangat tergantung pada pemerintah. Hal itu dikatakan Rektor UIN Maliki Malang, Prof Dr H Imam Suprayogo menanggapi tentang pengelolaan perguruan tinggi negeri saat ini.
”Memang mestinya begitu, bisa mandiri. Tapi, kuncinya, PTN harus diberi otonomi untuk mendapatkan dan mengelola keuangan,” ungkapnya kepada Malang Post.
Lebih jauh Imam menuturkan untuk melindungi masyarakat miskin, pemerintah cukup memberi bantuan kepada mereka yg berkekurangan itu secara langsung. Tidak perlu mengganggu PTN yg bersangkutan. Dengan begitu yg miskin bisa kuliah dan PTN tidak terhambat dalam usaha mendinamisasi dirinya  meraih kemajuan.
”Menurut hemat saya, kemajuan itu akan lahir dari suasana bebas, terbuka dan berani,” bebernya. Saat ini ketiga hal itu belum diberikan oleh pemerintah kepada PTN. Keadaan seperti ini, kemungkinan PTN akan stagnan dan akan sulit mengikuti tuntutan masyarakat yg semakin cepat perubahannya.
Lebih jauh pria yang meraih penghargaan MURI ini menuturkan beban pemerintah semakin lama tampaknya semakin berat. Dengan mengandalkan sumber-sumber keuangan negara dari pajak, hasil tambang, dan lainnya yang jumlahnya tidak mudah ditingkatkan, maka ke depan beban itu akan semakin berat.
Seharusnya mulai dipikirkan beban itu suatu saat menjadi berkurang. Sementara ini, PTN sebagai lembaga pendidikan tinggi yang seharusnya bisa mandiri, malah justru dibatasi ruang geraknya hingga menjadi sangat tergantung dari pemerintah.
Selama ini PTN, tidak terkecuali PTAIN, pada setiap tahun sebagian besar anggarannya menggantungkan pada APBN. Besarnya dana yang diterimakan tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan sumbangan masyarakat melalui SPP, jumlahnya amat kecil. Pemerintah juga membatasi besarnya sumbangan itu, sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
Besarnya biaya yang diterima oleh masing-masing PTAIN dari pemerintah lewat APBN tersebut tidak pernah lebih. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Usulan yang diajukan oleh masing-masing PTAIN, yang diharapkan berhasil dipenuhi, selalu saja hanya sebagian yang dikabulkan. Menghadapi kenyataan seperti itu, pimpinan PTAIN harus menyesuaikan program-program kegiatannya dengan anggaran yang diterima itu.
Dengan anggaran yang terbatas itu, biasanya program-program baru yang bersifat kreatif dan inovatif menjadi tidak bisa dijalankan. Dengan manajemen PTAIN seperti itu, maka tugas pimpinan hanya menjalankan program, menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
”Kreatifitas pimpinan PTAIN hampir-hampir tidak mungkin tumbuh dan dilaksanakan, oleh karena aturan dan juga anggaran yang disediakan sangat terbatas itu,” tukasnya. (oci/eno)