Sekolah Kurang Sosialisasi SBPP

MALANG- Banyaknya pengaduan masyarakat mengenai sumbangan biaya pengembangan pendidikan (SBPP) dinilai komisi D DPRD Kota Malang karena kurangnya sosialisasi sekolah kepada walimurid dan masyarakat. Hal ini dikatakan Ketua Komisi D Fransiska Rahayu Budiarti saat berdialog dengan walimurid dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di SMPN 14 Malang Sabtu (13/10) lalu.
“Sekolah harus transparan, itu kuncinya. Karena jika sekolah sudah menerapkan transparansi, masyarakat akan percaya dan mau berpartisipasi mengembangkan pendidikan,” ujar Fransiska. Dikatakan Fransiska, transparansi ini juga perlu dilakukan semua stakeholder pendidikan baik sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
“Beberapa waktu terakhir DPRD mendapatkan pengaduan yang cukup banyak mengenai SBPP, untuk itu kami mendorong agar stakeholder agar intensif berdialog, agar semuanya bisa diluruskan dan tidak ada perbedaan persepsi yang akhirnya menjadi pengaduan,” ujar politisi dari partai Demokrat ini.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 44/2012 tentang pungutan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar sekolah diperbolehkan memungut untuk operasional pendidikan dengan syarat. Namun demikian, sekolah harus memberikan keringanan kepada siswa kurang mampu.
Fransiska menuturkan, kendati masyarakat diperbolehkan berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan, tetapi harus peduli pada masyarakat yang kurang mampu. “Kalau ada yang berpartisipasi dan tidak ada paksaan tidak apa-apa, tetapi jangan sampai ada paksaan,” ujarnya.
Fransiska menambahkan, komisi D akan menggelar dialog dengan semua elemen yakni Dikbud Kota Malang, komite sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM) maupun LSM. “Kami akan intensif meninjau sekolah-sekolah. Pendidikan harus mudah, murah, dan berkualitas,” tegas Fransiska.  
Dalam dialog yang digelar akhir pekan lalu walimurid mempertanyakan SBPP yang dibebankan kepada siswa baru. “Sudah ada BOSDA dan BOSNAS, tetapi mengapa sekolah masih membebankan sumbangan kepada siswa baru,” ujar Heru Wibisono salah seorang walimurid. Heru berharap akan ada perubahan pendidikan jangan sampai persepsi pendidikan menjadi milik masyarakat yang mampu saja, tetapi harus memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. (nin/nug)