MCW: Masyarakat Masih Bingung Mengadu Kemana

MALANG –Malang Corruption Watch (MCW) Malang baru saja merilis hasil survey Knowledge Attitude and Practice (KAP) tentang pelayanan publik bidang pendidikan Pemkot Malang di rumah makan OG (Ocean Garden) kemarin (15/10). Hasilnya, Pemkot Malang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersurvey tidak memberi ruang cukup bagi publik untuk mengkomplain permasalahan pendidikan.
“Di tingkat pendidikan dasar, masyarakat yang mau komplain bingung karena tidak ada mekanisme,” terang penasehat MCW, Lutfi Jayadi Kurniawan kepada awak media. Dari sample acak terikat pada 300 kepala keluarga yang tersebar merata di 5 kecamatan, terungkap bahwa masyarakat masih bingung untuk menyampaikan keluhan pendidikan.
Tidak adanya mekanisme jelas tentang keluhan publik di bidang pendidikan pun membuat Lutfi mempertanyakan kelayakan Kota Malang menerima penghargaan Otonomi Award 2012 untuk pelayanan pendidikan.
MCW sendiri menerima rata-rata 60 pengaduan per bulan untuk urusan pendidikan. Semua pengaduan tersebut tidak ada penyelesaian yang konkrit dari Pemkot Malang.
Selain itu, urusan biaya pendidikan yang mahal menjadi alasan lain keraguan MCW terhadap layaknya Kota Malang menerima Otonomi Award 2012. Dari survey yang dilakukan mulai bulan Juli hingga September 2012 dengan wawancara mendalam lewat 120 pertanyaan, MCW mendapati fakta bahwa masyarakat masih membayar iuran atau urunan dana pendidikan yang terkesan dipaksakan.
”Dari hasil survey, wali murid akhirnya terpaksa bayar meski sebenarnya menolak ada tarikan uang,” tegas pria berkacamata ini. Ia merinci, dana BOS dan BOSDA yang diterima sekolah tingkat menengah pertama di Kota Malang bisa mencapai Rp 1,4 Miliar hingga Rp 2 Miliar per tahun. Sementara itu, sekolah tingkat dasar bisa menerima dana dari Rp 800 Juta sampai Rp 1 Miliar. Sekolah SD bonafid bahkan bisa dikucuri dana Rp 1,5 Miliar.
“Dana sudah besar begini kok masih minta wali murid,” tambah Lutfi lagi. Survey MCW juga menunjukkan bahwa masyarakat masih dalam taraf memiliki pengetahuan (Knowledge) soal penyelenggaraan pendidikan. Jumlah publik yang paham dan tahu tentang mekanisme diwakili angka 77 persen dari total responden acak.
Tapi, untuk urusan keteribatan, baik sikap maupun tindakan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan, nilai persentasenya masih rendah, yakni 37 persen untuk sikap dan 32 persen untuk tindakan. Karena itu, dari survey ini, MCW berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Raperda SPP) Kota Malang harus menambah keterlibatan publik. “Ranahnya bukan sekadar datang memenuhi undangan untuk iuran saja, tapi terlibat dalam debat, dialog serta penentuan poin kebijakan,” pungkas Lutfi.(fin/eno)