Pendidikan Dasar Masih Jauh dari Harapan

MALANG - Penyelenggaraan pendidikan berkualitas di jenjang sekolah dasar (SD) yang digaungkan pemerintah tampaknya jauh dari harapan. Hal ini dikatakan Ketua Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMAPI) Prof. Dr. Bedjo Sudjanto, M.Pd saat memberikan materi seminar nasional Manajemen Berbasis Skolah (MBS) kemarin (15/10) di Hotel Purnama Kota Batu.
Seminar yang digagas jurusan Administrasi Pendidikan (AP) Universitas Negeri Malang (UM) itu Bedjo banyak memaparkan kondisi riil pendidikan dasar di Indonesia. “Otonomi daerah untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan pendidikan di daerah, ternyata banyak yang tidak sesuai,” ujar Bedjo.
Hal itu terjadi karena banyak sektor yang keliru ditafsirkan oleh para pejabatnya, sehingga menjadikan program-program pembangunan berjalan tidak efisien, bahkan menjadi sumber pemborosan yang luar biasa.
“Akibat dari kebijakan tersebut adalah pendidikan guru yang sangat boros,” ujar Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini. Dikatakannya, dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka ditetapkan bahwa guru, minimal harus berpendidikan S1 atau D-IV. Implikasi dari kebijakan ini, maka para guru beramai-ramai berusaha kuliah lagi untuk mendapatkan gelar S1 atau D-IV.
Dengan kebijakan itu, banyal lembaga pendidikan tinggi dari yang terbaik sampai dengan yang ‘abal-abal’ berlomba menawarkan pendidikan lanjut dengan kompetensi yang masih dipertanyakan.  “Akibat yang lainnya adalah azas profesionalisme guru yang kurang dipahami dinas pendidikan sebagai pemangku kepentingan,” tutur pria ramah ini. Bedjo menambahkan Guru profesional tidak dapat dihasilkan seperti bermain ‘sulap’. Dibutuhkan proses panjang dengan sangat serius, untuk menjadi seorang profesional.
“Pemerintah maupun dinas pendidikan gagal mengoptimalkan peranan KKG, MGMP dan sejenisnya,” tuturnya. KKG & MGMP yang menjadi ajang bertukar pengalaman dan saling membelajarkan antar guru, ternyata tidak dikelola dengan baik.
“Pemerintah dan dinas pendidikan senang dengan lompatan-lompatan proses yang tidak jelas,” kata guru besar Manajemen Pendidikan ini. Bedjo menuturkan ada anggapan bahwa setelah guru mengikuti program sertifikasi guru, akan secara otomatis menjadi guru profesional.
“Proses sertifikasi yang hanya mengumpulkan dokumen pengalaman mengajar atau mengikuti pelatihan PLPG 9 hari, kok tiba-tiba ‘disuruh’ profesional. Sesuatu yang tidak mungkin. Harus ada proses berkesinambungan pasca sertifikasi guru,” pungkasnya. (nin/eno)