Pendidikan Anti Korupsi Belum Berdiri Sendiri

MALANG - Pendidikan anti korupsi di Universitas Brawijaya (UB) dilaksanakan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja dalam pelaksanaannya, belum ada mata kuliah khusus yang berdiri sendiri untuk mengajarkan pendidikan anti korupsi ini.
“Selama ini materinya digabung dengan sejumlah materi yang masih berhubungan, misalnya etika profesi dan lainnya,” ungkap Rektor UB, Prof Dr Ir Yogi Sugito kepada Malang Post ditemui di kampusnya kemarin.
Namun KPK banyak membantu UB dalam penyusunan kurikulum anti korupsi ini. Seperti diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meminta perguruan tinggi di seluruh Indonesia memberikan mata kuliah atau pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa sebagai bagian dari gerakan pemberantasan korupsi.
“Kalau UB sudah lama menerapkan pendidikan anti korupsi, bahkan dosen kami juga sudah mendapat pelatihan dari KPK,” bebernya.
Keberadaan pendidikan antikorupsi di kampus, sebenarnya lebih kepada menularkan semangat untuk mendorong perguruan tinggi ikut serta dalam gerakan pemberantasan korupsi.
Menurut guru besar Pertanian UB ini pendidikan anti korupsi memang tidak cukup hanya diajarkan di bangku kuliah saja. Tapi yang lebih baik lagi adalah implementasinya. Karena itu ia sangat mendukung kegiatan kemahasiswaan yang bersentuhan dengan pendidikan anti korupsi ini.
“Belajar anti KKN itu tidak cukup hanya di kelas, bahkan kalau perlu di kantin seperti kantin kejujuran di sekolah,” ujarnya. Ia berharap dengan semangat pendidikan anti korupsi ini maka akan bermuara pada pembentukan karakter siswa yang anti kolusi, korupsi dan nepotisme. (oci)