Profesionalisme Korpri Dipertanyakan

MALANG – Bila kesejahteraan pegawai negeri terus membaik, tidak demikian dengan organisasi Korps Pegawai Negeri (Korpri). Itulah salah satu isu yang mencuat dalam sarasehan pengurus Korpri se-Malang Raya yang digelar di Universitas Brawijaya (UB) kemarin. Beberapa isu yang menjadi pemikiran di antaranya adalah terkait profesionalisme.
”Pegawai negeri itu tidak hanya butuh kesejahteraan dalam arti materi, tapi juga butuh penghargaan,” ungkap Ketua Korpri UB, Tjahjanulin Domai kepada Malang Post.
Mantan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan UB ini menegaskan ada tiga hal penting yang akan direkomendasikan oleh Korpri UB setelah sarasehan tersebut. Pertama kebijakan kenaikan pangkat yang diharapkan sesuai aturan, kedua terkait penjenjangan dan masa jabatan.
”Ada kesan bahwa jabatan dan penjenjangan masih dikaitkan dengan suka dan tidak suka, dan ini yang menjadi keresahan Korpri sebagai organisasi profesional,” tegasnya.
Momentum HUT Kopri ke 41 ini diharapkannya membangkitkan kembali semangat anggotanya untuk lebih profesional dan menghargai profesinya. “Harapannya apa yang sudah didiskusikan dalam sarahsehan ini nantinya bisa memberikan rekomendasi untuk pemerintah,” paparnya.
Rektor UB, Prof. Dr. ir. Yogi Sugito Sebagai Dewan Pembina Korpti menyampaikan, dengan adanya organisasi Korpri diharapkan tidak hanya menumbuhkan integritas maupun loyalitas anggotanya tetapi juga bisa bersikap professional dan produktif.
“Keduanya bisa dilakukan dengan pemberlakukan sistem reward and punishment yang akan memacu kedisiplinan anggota,” paparnya.
Hadir pula dalam sarasehan kemarin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Abdul Malik yang membahas tentang paradigma baru Korpri. Menurutnya Korpri saat ini harus mampu menciptakan elit birokrasi yang handal agar regenerasi birokrasi dapat berjalan dengan baik.
Malik  menyimpulkan paradigma baru Korpri adalah PNS (Profesional, Netral dan Sejahtera).
(oci/eno)