Memprihatinkan ! Guru Merangkap Jadi Dosen

MALANG - Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) menemukan adanya sejumlah dosen di perguruan tinggi swasta yang ternyata berprofesi sebagai guru. Dobel status ini ditemukan di 241 perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa di antaranya dari perguruan tinggi swasta di Kota Malang. Temuan ini dibeberkan Ditjen Dikti dalam surat resminya perihal Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Ketua Kopertis Wilayah VII Jatim.
Dikonfirmasi mengenai surat ini, Ketua Kopertis Wilayah VII Jatim, Prof Dr H Suko Wiyono SH MH membenarkannya. Kepada Malang Post ia menuturkan dosen di PTS yang berstatus dosen yayasan aturannya memang tidak boleh merangkap menjadi guru.  
”Guru yang rangkap jadi dosen itu rata-rata adalah alumni yang dibantu agar pendapatannya bertambah, jadi mereka diberikan kesempatan mengajar di perguruan tinggi tapi juga didorong untuk melanjutkan kuliah lagi agar bisa mendaftar menjadi dosen resmi,” ungkapnya.
Melalui surat resmi Ditjen Dikti kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta wilayah I-XII disebutkan data double ini teridentifikasi dari pendataan yang dilakukan oleh Dikti. Pendataan ini sifatnya terintegrasi mulai dari data guru, dosen, PNS dan pegawai tetap lainnya seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Karena itulah saat ada guru yang menjadi dosen maka langsung bisa dideteksi oleh server yang digunakan oleh dikti. ”Karena pendataannya online maka langsung bisa dideteksi, sehingga harus memilih menjadi dosen atau guru saja,” jelasnya.
Dalam surat yang dikirimkan Dikti disebutkan, sejumlah 40.000 dosen tetap teridentifikasi sebagai dosen tidak tetap. Namun demikian masih menemukan sejumlah PT belum melakukan validasi secara jujur dan benar, sebanyak 241 perguruan tinggi. Validasi data dosen ini telah dilaksanakan sejak 2011 lalu.
Karena itu pula Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti untuk sementara selama satu tahun menghentikan layanan pendidik dan tenaga kependidikan kepada PT yang belum valid datanya sampai ditaatinya validasi data dosen. Diberikan kesempatan kepada PT tersebut untuk melakukan validasi data dosen di laman http://evaluasi.dikti.go.id, dan setiap PT dapat melakukan validasi ulang secara online melalui staf operator masing-masing.
Selain itu lanjutnya Ditjen Dikti secara tegas juga menyebutkan bahwa dosen minimal harus bergelar S2. Sehingga dosen S1 sudah tidak bisa mendapatkan identitas kunci dosen tetap yaitu Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan identitas kunci dosen tidak tetap adalah Nomor Urut Pengajar (NUP). Tapi sayangnya menurut Suko, aturan ini baru berlaku di PTS saja. Sebab masih banyak PTN yang memiliki dosen bergelar S1.
”Harusnya aturan ini tidak hanya diberlakukan di swasta, negeri juga tidak boleh punya dosen bergelar S1,” tukasnya. (oci/eno)