Dikbud Permudah Pengambilan Ijazah yang ’Ditahan’

MALANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang membolehkan pengambilan ijazah bagi wali murid yang ijasahnya yang masih ’ditahan’ sekolah, khsusnya sekolah negeri. “Berdasarkan evaluasi, Dikbud memberikan kebijakan untuk memberikan salah satu pelayanan prima dengan memudahkan pengambilan ijazah.,” ujar Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si, Kepala Dikbud Kota Malang kemarin.
Dikatakan perempuan yang akrab disapa Yuyun ini, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dari  jenjang SD hingga SMA maupun SMK juga sudah menyepakati. Kebijakan ini diambil karena masih ada ijazah yang masih belum diambil kendati siswanya sudah lulus.
“Ini berlaku untuk semua sekolah negeri. Kami prihatin dengan ijazah yang masih di sekolah, artinya lulusan tidak dapat menggunakannya untuk melanjutkan pendidikan maupun bekerja,” kata Yuyun kepada Malang Post. Untuk kebijakan sekolah swasta, Dikbud memberikan kebijakannya kepada sekolah masing-masing dan yayasan.
Ijasah sekolah negeri di bawah tahun 2010 yang masih belum diambil bisa diambil di sekolah masing-masing dengan syarat yang mengambil adalah pemilik ijazah dan orangtua. Untuk pengambilannya disertai membawa kartu keluarga.
“Layanan ini gratis meski masih ada tanggungan di sekolah,” tegas Yuyun. Untuk tahun 2010 ke atas bisa mengurus administrasi terlebih dahulu, tetapi Dikbud berkomitmen untuk memberikan toleransi dan kemudahan bagi ijazah 2010 ke atas.
“Kalau di sekolah masih belum bisa diambil, bisa mengadukan ke Dikbud. Kami sangat terbuka menanggapi keluhan masyarakat,” katanya. Yuyun mengimbau untuk pengambilan ijazah tidak perlu melibatkan pihak ke-tiga. Pemilik ijazah dan orangtua sudah cukup untuk mengambil dan pengambilan bisa segera dilakukan mulai hari ini.
“Tanggungan yang di sekolah bukan hanya tanggungan pembiayaan yang belum dilunasi. Tanggungan buku perpustakaan juga termasuk persyaratan administrasi yang harus diselesaikan. Untuk 2010 ke atas bisa menyelesaikan terlebih dulu dengan kemudahan dari kesepakatan dengan MKKS,” katanya. Yuyun berharap dengan kebijakan ini masyarakat dapat mendapatkan layanan prima dari sekolah dan Dikbud Kota Malang. (nin/eno)