MKKS SMP: Belum Siap Terapkan SKS

MALANG- Rencana Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menerapkan sistem kredit semester (SKS) untuk jenjang SMP tampaknya akan menemui banyak kendala. Padahal panduan penerapan SKS juga sudah dirancang Badan Nasional Standar Pendidikan. Kendati Dikbud Kota Malang mengaku siap, tetapi musyawarah kelompok kepala sekolah (MKKS) SMP kota Malang mengaku belum siap.
“Kami sudah pernah melakukan kunjungan se sekolah yang menerapkan SKS. Kalau tahun depan diterapkan, tampaknya kami belum siap. Banyak aspek yang harus disiapkan untuk menerapkan model pembelajaran SKS,” ujar Hadi Harianto Ketua MKKS Kota Malang.
Dikatakan Hari, untuk menggelar sistem pembelajaran yang memberikan siswa untuk melakukan percepatan masa studi akan terkendala mental siswa SMP yang belum mampu menerapkan SKS. Menurutnya, jika di jenjang SMA siswa sudah relatif mudah menerapkan SKS.
“Sumber daya manusianya dan sarana pembelajaran benar-benar harus disiapkan. Administrasinya juga harus disiapkan karena penjadwalannya guru dan siswanya akan lebih rumit dibandingkan sistem kelas seperti yang selama ini diterapkan,” bebernya kepada Malang Post.
Tak berbeda dengan Hadi Harianto, kepala SMPN 5 Malang RV Sudharmanto juga mengaku belum siap menggelar SKS. “Persiapannya cukup banyak, paling tidak jika tahun depan semua SMP di Kota Malang menerapkan SKS, tahun ini sudah dilatih dengan sistem moving class,” kata Sudharmanto.
Menurutnya, jika dengan sistem SKS siswa bisa menyelesaikan belajar selama 2 tahun tidak menjadi kendala karena bisa mengikuti ujian nasional. Tetapi jika siswa sanggup menyelesaikan pembelajaran dalam 2,5 tahun justru akan menimbulkan persoalan baru. Artinya, ada rentang waktu satu semester anak untuk menganggur. “Jika menerapkan sistem SKS, ujian nasional bisa digelar dua kali dalam satu tahun,” katanya.
Panduan pembelajaran SKS ini telah sudah dirancang sejak 2010 silam. Penyelenggaraan SKS adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”. Selanjutnya pada butir (f) menyatakan peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
Secara terpisah Suwarjana Kabid Pendidikan Menengah Dikbud Kota Malang mengaku siap jika tahun depan Kemendikbud menerapkan pembelajaran SKS. “Kami siap-siap saja jika memang tahun depan digelar, tentunya kami akan melakukan persiapan dan sosialisasi,” katanya. (nin/eno)