Tingkatkan Mutu, Akreditasi Libatkan LAM

MALANG- Mulai tahun depan, proses akreditasi akademi kesehatan dan perguruan tinggi tenaga kesehatan mulai melibatkan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu lembaga dan kompetensi lulusan tenaga kesehatan (nakes). Bidang nakes yang dimaksud adalah non kedokteran seperti perawat, bidan, farmasi, radioterapi, analisis laboratorium, ahli gizi, dan kesehatan lingkungan.
“Nantinya LAM akan melakukan akreditasi bersama BAN PT. Kalau selama ini yang melakukan akreditasi hanya BAN PT, tahun depan kedua pihak akan melakukan akreditasi,” ujar dr Abdurrahman, M. Kes anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Tenaga Kesehatan (AIPTINAKES) Jawa Timur.
Dikatakan Abdurrahman, saat ini masih banyak lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang belum diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) karena jumlah tenaga yang terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah lembaga pendidikan tenaga kesehatan.
“Proses akreditasi lembaga pendidikan nakes harus mengikuti akreditasi dari LAM dan BAN-PT. Adanya LAM bukan berarti lembaga pendidikan hanya diakreditasi satu pihak saja, tetapi tetap harus memenuhi keduanya,” kata Ketua STIKES Kepanjen ini.
Pertimbangan yang dilakukan AIPTINAKES dengan menambah LAM dalam proses akreditasi adalah meningkatkan mutu sekaligus kompetensi lulusannya. Karena, AIPTINAKES menargetkan lulusan nakes dari Indonesia akan bersaing dengan lulusan internasional. Bahkan, tahun 2015 mendatang lulusan nakes Indonesia ditargetkan mampu berkarir di luar negeri.
Di negara maju yang angka harapan hidupnya tinggi seperti Jepang dan negara Eropa lainnya membutuhkan banyak nakes. Sedangkan di Indonesia, lulusan nakes cukup banyak dan belum terserap maksimal.
“Upaya dengan membentuk LAM sebagai lembaga akreditasi adalah untuk meningkatkan daya saing lulusan. Tahun 2013 pasar bebas sudah diberlakukan. Kami khawatir jika tidak dipersiapkan, lulusan nakes Indonesia akan tertinggal dari negara lain,” katanya kepada Malang Post.
Dengan adanya kebijakan ini, lembaga pendidikan  tenaga kesehatan sudah harus menerapkan manajemen yang sesuai dengan standar akreditasi kedua pihak. Jika lembaga belum memenuhi standar, bisa jadi ijin operasionalnya akan dicabut. (nin/nda)