Dikbud Kekurangan Guru SD Berstatus PNS

MALANG - Meningkatnya daya tampung sekolah khususnya jenjang SD tidak berbanding lurus dengan jumlah guru. Persoalan ini membuat Kota Malang kekurangan guru berstatus PNS. Hal ini dikatakan Jianto, Kasi Fungsional dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang kemarin.
“Kami kekurangan 200 guru SD berstatus PNS. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya karena guru pensiun, jumlah rombongan belajar yang semakin meningkat dan tidak diimbangi dengan perekrutan guru PNS,” ujarnya.
Dikatakannya, pembatasan pengangkatan guru PNS atau moratorium menjadi faktor kurangnya guru SD PNS. “Kami sudah mengajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), namun belum tahu kapan akan ada pengangkatan guru PNS,” bebernya kepada Malang Post.
Untuk mengatasi kekurangan guru kelas ini, Dikbud memberikan kesempatan kepada masing-masing sekolah untuk menerima guru dengan status pegawai tidak tetap. Untuk membayar honornya bisa memanfaatkan BOS, jika tidak mencukupi bisa melalui partisipasi masyarakat.
Dikbud Kota Malang memprioritaskan SD yang berada di kawasan pinggiran dalam membantu honorarium guru tidak tetap. “Kami prioritaskan sekolah yang lokasinya pinggiran karena di sana fasilitasnya kurang dan partsisipasi masyarakat kebanyakan masih rendah,” ungkapnya.
Sementara itu di Kota Malang, sejumlah sekolah sudah memberikan kesempatan kepada guru tidak tetap. “Di sekolah kami, ada lima guru dengan status honorer. Guru-guru tersebut sangat membantu. Kami sudah mengajukan ke Dikbud Kota Malang. Hanya saja Dikbud juga kekurangan dan belum memenuhi kebutuhan,” ujar Anton Henawanto Kepala SDN Bareng 3.
Anton berharap, ke depannya pemerintah dapat segera mengangkat guru SD PNS. “Jika pemerintah membuka kembali perekrutan PNS guru SD tentu sangat membantu sekolah karena tidak ada dana yang dialokasikan untuk menggaji guru tidak tetap. Sehingga tidak menyedot BOS dan partisipasi masyarakat,” tandasnya. (nin/eno)