50 Persen Prodi di UMM Raih Akrediasi A

MALANG - Hampir 50 persen program studi (Prodi) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) meraih akreditasi A. Bahkan tahun ini terdapat tiga prodi yang terakreditasi A di tengah semakin ketatnya persyaratan akreditasi. Yaitu prodi Sosiologi, prodi Ilmu Pemerintahan dan prodi Peternakan.
”Sosiologi dan Ilmu Pemerintahan berhasil meningkatkan statusnya dari akreditasi B menjadi A, kalau Peternakan memang sudah lama terakreditasi A,” ungkap Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) UMM, Dwi Priyo Utomo kepada Malang Post.
Mendapatkan akreditasi A bagi PTS bukan hal mudah. Ada banyak persyaratan yang cukup memberatkan. Misalnya saja mengenai ketersediaan sarana prasana, rasio dosen dan mahasiswa, dan juga kualitas dosen. Menurut Dwi, semakin banyak dosen yang meneliti dan mempublikasikan di jurnal internasional maka akan semakin tinggi poin yang didapatkan. Persyaratan ini bagi PTS kecil sangat sulit dipenuhi sehingga tidak banyak PTS yang bisa meraih akreditasi A. Sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah, sejumlah prodi berstatus akreditasi A saat ini dipercaya untuk mengelola beasiswa bidikmisi.
Lebih jauh Dwi merinci dari total 42 prodi di UMM, sebanyak 17 prodi sudah mengantongi nilai A. Hanya saja masih ada empat prodi yang masih berstatus akreditasi C. ”Empat prodi ini memang baru berdiri karena itu sedang disiapkan untuk mendapatkan akreditasi minimal B,” bebernya.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah 7 Jawa Timur (Jatim), Prof Dr H Suko Wiyono mengakui aturan baru akreditasi terlalu memberatkan bagi PTS.
”Ibarat orang olahraga target lompatannya terlalu tinggi, harusnya bertahap supaya orang bisa menjangkau,” ujarnya.
Sementara itu rektor IKIP Budi Utomo (BU), Nurcholis Sunuyeko berpendapat sebenarnya PTS tidak perlu resah dengan ketatnya aturan akreditasi. Sebab pada dasarnya aturan itu tidak memberatkan jika pandai mencari jaringan kerjasama. Misalnya saja terkait aturan fasilitas yang harus dimiliki kampus, kalau pun tidak bisa menyiapkan fasilitas ideal maka bisa menjalin kerjasama dengan lembaga lain.
”Fasilitas perpustakaan misalnya tidak harus punya yang besar, tapi cukup membangun link dengan lembaga lain,” bebernya. Ia mengakui salah satu persyaratan yang berat adalah dalam hal persyaratan SDM. Pemerintah mengatur bahwa SDM di PTS harus didominasi dosen tetap yayasan. Bagi PTS kecil syarat ini cukup berat karena berkaitan dengan pendanaan.
”Menurut saya wajar kalau untuk mencapai akreditasi A sangat berta syaratnya, karena bisa dapat A itu artinya sudah yang terbaik,” kata Nurcholis.
Hanya saja ia berharap akreditasi yang diberikan BAN PT tidak boleh hanya sekedar menghakimi saja tapi  harus bisa memotivasi.(oci/eno)