Terima Banyak Pengaduan, FMPP Mengadu ke Dewan

MALANG - Kemarin (5/12) Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kota Malang melakukan dengar pendapat dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu Budiwarti dan Rahayu Sugiarti.
Dalam agenda itu FMPP menyampaikan pengaduan masyarakat tentang layanan pendidikan di Kota Malang. Dalam laporannya, menerima pengaduan pembiayaan mahal sebesar, data fiktif, kesulitan akses, diskriminatif, pungli, aturan, penyelewengan 15 persen, komersialisasi pendidikan, dan pelayanan. 
“Kami menerima banyak laporan, untuk itu kami melakukan hearing dengan dewan terkait hal ini. Karena dewan menjadi salah satu pihak pengambil keputusan,” ujar Suep Efendy anggota FMPP. Dikatakannya, pihaknya menerima banyak laporan penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan. Salah satunya masalah pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum maksimal.
“Masih banyak sekolah yang menerapkan pungutan kepada wali murid. Padahal aturan BOS sudah jelas,” katanya. Dikatakannya, seharusnya sekolah mampu mengelola dana BOS semaksimal mungkin agar tidak membebankan lagi kepada walimarid.
“Seharusnya tidak ada alasan tidak cukup, kalau sekolah mampu mengelola dengan baik tidak akan merugikan masyarakat,” jelasnya kepada Malang Post. Besaran dana BOS yang diterima siswa setiap tahun untuk  SMP adalah Rp. 780 Ribu dan SD sebesar Rp. 510 Ribu. “Dananya sudah cukup besar, tetapi sekolah masih saja dana tersebut tidak cukup.
Mengenai pengaduan tersebut, anggota D Fransiska akan melakukan koordinasi dengan anggota Komisi D yang lain dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang. “Nanti akan kami sampaikan kepada anggota Komisi D yang lain dan Dikbud Kota Malang. Karena banyak penentu kebijakan bukan hanya di DPRD,” katanya.
Ia menambahkan, adanya SPP yang diberlakukan di sekolah bisa dilakukan jika dana BOS tidak cukup. “Sekolah boleh memberlakukan sumbangan, tetapi hal ini tidak boleh dijadikan momentum untuk menekan otangtua,” pungkasnya.(nin/eno)