Malang Post

You are here: Pendidikan Korupsi dan Pancasila

Korupsi dan Pancasila

Share
Oleh : Syahrul Kirom M.Phil*

Bung Hatta, mengatakan korupsi dan anarki kedua-duanya bahaya yang senantiasa mengancam demokrasi, yang kalau tidak diberantas akan merubuhkan demokrasi, seperti ternyata dalam segala masa.
Kutipan dari bung Hatta diatas, sedikit memiliki kebenaran yang nyata dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Praktik korupsi semakin merajela dilakukan oleh manusia Indonesia. Praktik korupsi dilakukan pejabat publik, elite politik sudah menjadi kebiasan (habit) dan sering kali terjadi di Indonesia.
Fenomena meningkatnya praktik korupsi bagi bangsa Indonesia saat ini menunjukkan pada indikasi negara Indonesia akan mengalami kehancuran dan rubuhnya demokrasi di Indonesia. Rubuhnya sendi-sendi peradaban bangsa Indonesia adalah karena banyaknya manusia Indonesia melakukan praktik korupsi.
Penyakit korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan elite politik itu sudah menunjukkan titik kronis. Kasus dugaan korupsi yang masih hangat di Indonesia saat adalah kasus Hambalang, Kasus suap import daging, Kasus Bank Century dan masih banyak lagi kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik kita yang belum diselesaikan secara hukum.
Merebaknya praktik korupsi di Indonesia menjadi indikator paling utama yang menjadikan pilar-pilar bangsa Indonesia akan runtuh (decline). Budaya korupsi telah merusak sistem dan birokrasi serta demokrasi di Indonesia, sehingga berpengaruh negatif pada kinerja dan moral manusia Indonesia.
Bukan menjadi rahasia umum, praktik korupsi itu dilakukan secara terorganisir. Praktik korupsi dapat dilakukan secara mulus dengan cara-cara kolusi, melalui rekan terdekat. Praktik korupsi terkadang dilakukan oleh pejabat publik, dengan memberikan kesempatan untuk memenangkan suatu proyek atau tender dari program-program di kementerian negara, yang mana proyek itu diberikan oleh temen terdekat atau koncoisme.
Praktik korupsi biasanya dilakukan dengan memanipulasi nota pembelian. Ini contoh terkecil, belum lagi manipulasi laporan dan program lainnya, melainkan juga ada yang memanfaatkan jabatan untuk melakukan pungutan liar. Hal ini lah yang seringkali terjadi dalam birokrasi di Indonesia.
Perilaku korupsi tidak hanya merugikan perekonomiaan bangsa, tapi juga menimbulkan saling curiga dan merusak saling percaya diri (mutual trust) dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga yang tercipta adalah dalam kesadaran rakyat Indonesia, untuk tidak mempercayai elite politik, pejabat publik dan birokrasi yang ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia.  
Suburnya budaya korupsi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, disebabkan beberapa faktor dalam diri internal manusia Indonesia?
Pertama, persoalan korupsi sejatinya terletak dalam mentalitas diri manusia. Mentalitas manusia yang buruklah, yang selalu merasa kekurangan (unsatiable mentality). Hidup manusia di dunia ini akan tidak pernah puas, itu sifat manusia, sebagaimana dikatakan Sigmund Freud. Ketidakpuasan itulah yang akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam sikap serakah dan rakus.  Demi memuaskan hasrat, nafsu dan keinginannya mereka menempuh jalan pintas, dengan cara yang tidak halal, sehingga akan membahayakan dirinya sendiri.
Budaya korupsi dilakukan karena pejabat publik tidak pernah menghargai kerja keras, disiplin dan rasa bertanggung jawab. Sehingga menyebabkan tumbuhnya mentalitas nrabas dan instan. Dengan begitu, akan menyeret dalam perilaku koruptif. Mentalitas nrabas telah menjadikan pejabat publik tidak memiliki  rasa malu (shamless), atau perasaan  dosa, kuwalat atau karma yang akan divoniskan Tuhan pada orang yang mengkorupsi uang negara. Nilai-nilai itu telah lenyap dan hilang dalam pikiran mereka. Mereka lebih mementingkan nafsunya untuk membahagiakan hati dan raganya.
Kedua, persoalan korupsi itu terletak dari rendahnya manusia dalam menjaga moral dan martabatnya. Korupsi itu jelas terkait dengan miskinnya moralitas pejabat publik. Pejabat publik dan elite politik telah kehilangan bathin dan nalar sucinya untuk dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan buruk. Moralitas pejabat publik terkikis akibat dirasuki oleh hasil keringat yang tidak halal.
Ketiga, persoalan korupsi itu muncul karena pejabat publik dan elite politik tidak pernah mempedulikan dan menghargai, menghormati nilai-nilai Pancasila yang telah diusung oleh para founding fathers. Pejabat publik dan elite politik tidak cukup memahami Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan juga sila-sila yang lain sejatinya dapat membangun kesadaran kritis bagi pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. M
ereka yang melakukan  praktik korupsi berarti telah mencederai keberadaan Ketuhanan Yang Maha Esa, Rasa Kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, rasa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan/perwakilan, dan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jika pejabat publik dan elite politik mau mengamalkan nilai Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan memelihara  dari bujukan korupsi. Akan tetapi, Ironis sekali negara Indonesia yang memiliki falsafah hidup pancasila, tetapi perilaku korupsi masih tumbuh subur dilakukan pejabat publik dan elite politik. Sungguh paradoksal sekali dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup (weltanschauung), nilai ajaran pancasila sebenarnya telah memberikan petunjuk hidup (wereld en levens beschouwing) yang jelas bagi perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perilaku koruptif harus segera dihilangkan dalam alam pikiran pejabat publik dan elite politik. Sikap koruptif jelas akan merusak tatanan sosial kondisi bangsa Indnesia saat ini. Oleh karena itu, pejabat publik, elite politik harus kembali ke khittah nilai-nilai pancasila dalam menjalankan amanah rakyat dan jabatan.
Sebab, di dalam nilai-nilai mengandung muatan budi pekerti, etika dan moral yang baik, untuk mengubah bangsa Indonesia lebih maju dan tidak koruptif. Akhirnya kita hanya dapat berharap kepada pejabat publik dan elite politik  agar ada perubahan yang positif dari sisi mentality, moralitas dan dalam menghayati serta mengamalkan nilai-nilai pancasila secara praksis dalam setiap menjalankan tugas pengabdianya pada negara, dengan maksud untuk saling peduli antar sesama manusia (altur humanus)  dan menjaga pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Semoga.

*)Penulis adalah Peserta Dalam Penerimaan Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya tahun 2013. Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

comments

This content has been locked. You can no longer post any comment.