Malang Post

KKN Model PMBP Lebih Efektif

Share
BERBASIS POTENSI: Mahasiswa IBU bisa mengabdi di masyarakat berdasarkan potensi yang mereka miliki.

IKIP Budi Utomo
MALANG- Mahasiswa IKIP Budi Utomo (IBU) yang aktif di organisasi kemasyarakatan bisa terbebas dari kewajiban Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebab aktivitas mahasiswa di masyarakat bisa dipergunakan untuk laporan KKN.
“Di IBU memang tidak ada KKN, kami menilai portofolio mahasiswa. Kalau mereka punya kegiatan sosial di luar kampus, bisa diajukan sebagai syarat menempuh KKN,” ungkap Rektor IBU, Nurcholis Sunuyeko kepada Malang Post.
Biasanya, kata dia, mahasiswa diminta pulang ke kampung halaman masing-masing untuk mengabdi. Bisa dilakukan di lembaga pendidikan atau pada organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, pihak kampus yang diwakili lembaga penjaminan mutu akan melakukan kroscek terkait kegiatan mahasiswa. Baik melalui survey, angket hingga peninjauan ke lapangan. Setelah melaksanakan pengabdian, mahasiswa wajib menuliskannya dalam bentuk portofolio. Lembar portofolio itu wajib diketahui pejabat atau tokoh berwenang di daerah tersebut, misalnya takmir masjid, lurah dan sebagainya.
”Mahasiswa senang dengan model KKN seperti ini, biayanya murah dan lebih mendekatkan mereka dengan daerah asalnya, jadi lebih efektif,” kata dia.
Keuntungan lain, saat mahasiswa lulus maka mereka sudah mengenal dunia pendidikan di daerahnya. Sehingga peluang untuk bisa mengabdi di daerah pun terbuka lebar. ”Mahasiswa yang kuliah di kampus ini rata-rata ingin kembali ke kampung halamannya untuk mengabdi,” bebernya.
Program KKN Pengabdian Masyarakat Berbasis Potensi (PMBP) ini sudah dilaksanakan tiga tahun di IBU. Apa pun potensi yang dimiliki mahasiswa bisa diabdikan baik itu potensi akademik dan non akademik. Setelah mencapai Satuan Kredit Semester (SKS) tertentu, mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah KKN PMBP ini di lokasi yang diinginkan.
Lebih jauh, lulusan IKIP Negeri Malang (sekarang UM, red) ini menjelaskan IBU memiliki sejumlah program yang menjadi ciri khas pendidikannya. Yang pada intinya adalah menjawab kebutuhan masyarakat. Prinsipnya, masyarakat tidak mampu tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan tinggi sesuai kemampuannya.
”Dosen di IBU ini juga harus rela kalau dibayar murah, karena biaya pendidikan kami memang tidak mahal,” kata dia.
Seperti diketahui, IBU mematok biaya kuliah di bawah standar Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti). Jika biaya standar sekitar Rp 15 juta-Rp 18 juta, IBU hanya membebankan biaya kuliah kepada mahasiswa sebesar Rp10 juta sampai lulus. Meski murah, IBU tak mau main-main soal kualitas. Buktinya tahun ini kampus tersebut berani menurunkan kuota mahasiswa baru dari 3000 menjadi 2000 mahasiswa. (oci/han)
comments

This content has been locked. You can no longer post any comment.