Anggaran Pendidikan Ikut Terpangkas Rp 5 Triliun !

MALANG - Imbas dari pemangkasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 139 triliun, rupanya juga berdampak pada anggaran pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP mengungkapkan, anggaran pendidikan terpangkas sebanyak Rp 5 triliun. Hal itu diutarakan oleh mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini saat berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Malang, di Jalan Ijen, Sabtu (6/8). Meski demikian, ia meminta masyarakat tak perlu cemas, karena efisiensi anggaran dipastikan tidak akan menyenggol hal-hal yang berkepentingan untuk masyarakat. “Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sertifikasi dan tunjangan guru, bantuan untuk siswa tidak mampu, termasuk upaya pemerataan pendidikan tidak akan berkurang jatahnya,” ujarnya. Gantinya, pengeluaran yang tidak terlalu mendesak dan fasilitas menteri yang akan dirampingkan. Pendanaan infrastruktur yang kurang prioritas juga menjadi salah satu pos yang dibidik akan berkurang jatahnya. “Seperti pembangunan museum, itu kan tidak terlalu mendesak,” katanya. Saat ini, lanjut Muhadjir, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah merancang perampingan anggaran tersebut. "Saya sudah meminta beberapa pihak untuk menindak-lanjuti. Sounding dan meminta saran dan respon apa saja terkait dengan kendala, untung ruginya. Namanya kebijakan kan tidak 100 persen setuju," ujarnya. Pernah menjadi bagian dari Kota Malang, Muhadjir mengimbau kepada Wali Kota Malang, H. Moch. Anton beserta Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik), Dra. Zubaidah, MM, untuk senantiasa meningkatkan prestasi pendidikan di Kota Malang, baik itu secara akademis maupun non akademis. “Malang ini kan sudah terkenal sebagai kota pendidikan. Harapannya bisa berlaku terus menerus,” ujarnya. Di lain sisi, Abah Anton, sapaan akrab H. Moch. Anton, menyempatkan pertemuan dengan Muhadjir untuk curhat soal mekanisme dan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat karena penyebarannya belum merata. Sama dengan daerah lain, Abah Anton mengungkapkan, jika prosentase KIP yang terserap di tangan masyarakat hingga saat ini hanya mencapai 40 persen saja. Diduga, mekanisme distribusi melalui kelurahan yang selama ini dirasa kurang tepat. “KIP mestinya diserahkan ke Dinas Pendidikan (Dindik). Tapi jangan salahkan kelurahan, karena mereka mau memberikan juga takut salah dan tidak tepat,” bebernya. Alhasil, akibat dari ketakutan pihak kelurahan, banyak KIP yang masih tertimbun di kelurahan. “Para lurah takut. Kalau diberikan ini jangan-jangan orang mampu, bisa didemo mereka,” tandas orang nomer satu di pemerintah Kota Malang itu. Apabila distribusi melalui Dindik, Abah Anton meyakini penyaluran KIP tersebut akan sesuai dan tepat sasaran, mengacu pada data pokok pendidikan (Dapodik). “Surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW sudah ada di situ (Dapodik). Ini yang saya maksud membangun kembali sistem, supaya pendistribusian KIP lewat Dinas Pendidikan saja, karena sudah tahu mana saja yang harus mendapat KIP,” pintanya. Menanggapi hal tersebut, Muhadjir, saat ditemui ketika menghadiri kegiatan silaturahmi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), kemarin, menegaskan bahwa permasalahan KIP merupakan tugasnya paling pendek. “Memang selama ini banyak daerah mengeluhkan distribusi KIP masih 40 persen. Memang salah satu alternatif pakai Dapodik dan langsung ke sekolah atau siswa,” ucap dosen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Negeri Malang (UM) tersebut. Terkait upaya Kemdikbud dalam mengharmonisasikan antara pihak kelurahan dan Dindik setempat, Muhadjir mengatakan jika hal tersebut sedang dalam tahap pembahasan. “Insya Allah 30 Agustus, permasalahan KIP sudah beres,” ujarnya yakin. (nia/han)