Berjas Merah, Kapolri Tutup Pesmaba UMM


MALANG - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. HM Tito Karnavian MA, Ph.D, mengungkapkan jika dirinya cukup lama mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri. Terhitung, semenjak S1 hingga S3, ia habiskan masa studi di luar negeri, seperti Massey University New Zealand, University of Exeter United Kingdom dan Nanyang Technological University Singapore.
Begitu ia menginjakkan kaki di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), saat penutupan Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (Pesmaba), kemarin, Tito mengaku tersanjung. Perasaan itu menjalar ke jiwanya saat melihat nuansa merah putih yang mewarnai penutupan Pesmaba.
“Saya lihat para mahasiswa mengenakan jas merah, kuliah di kampus putih. Nuansa merah putih kental sekali. Sudah pasti, kampus ini sangat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata dia.
Ia pun meyakini, kiprah UMM juga dapat bersaing dengan kampus-kampus luar negeri yang ia sebutkan sebagai tempat dirinya menempuh pendidikan tinggi. Lebih dari itu, ia juga menyampaikan bahwa tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi pekerjaan rumah untuk bangsa ini.
Situasi aman dan tertib, kata Tito, harus dapat diciptakan karena pembangunan dapat terlaksana jika keadaan aman dan stabil. Mahasiswa, dalam hal ini, juga turut mengambil peranan penting. Kesempatan memberi kuliah umum di hadapan mahasiswa baru UMM, ia manfaatkan untuk mengimbau mereka supaya menjadi agen perdamaian bangsa. Juga untuk tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyampaikan pendapat.
“Unjuk rasa boleh, yang tidak boleh kalau sudah mengancam keamanan nasional,” ujarnya. Ia menyebutkan, unjuk rasa merupakan salah satu wujud mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan ide-ide kritis mereka. Namun, pada pelaksanaannya harus tertib.
“Kalau unjuk rasa mengancam keamanan nasional, dengan terpaksa kami bubarkan. Silakan menyampaikan inspirasi, tapi yang tertib, ” tegasnya.
Tito juga mengatakan, dalam kehidupan bernegara ia memahami sebuah teori yang bernama kontrak sosial. Maksudnya, antara pemerintah dan rakyat, sebetulnya terjadi kontrak sosial. Ada hak dan kewajiban antara keduanya yang harus dipenuhi. “Pemerintah memiliki hak memimpin, rakyat mematuhi. Sedangkan rakyat wajib menaati perintah tapi punya hak untuk disejahterakan,” terangnya.
Apabila rakyat tidak mendapat kesejahteraan tersebut, lanjut Tito, rakyat berhak memutus kontrak sosial tersebut. Sehingga, dari teori itu, faktor kesejahteraan ekonomi menjadii faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, ia menegaskan agar seluruh elemen bangsa ini saling berkontribusi, kerjasama dalam membangun kemajuan bangsa. Mahasiswa, merupakan salah satu agen penggerak di dalamnya.
“Tidak ada kesejahteraan tiba-tiba tanpa pembangunan, pembangunan ada jika situasi aman dan tertib. Aman ibarat kesehatan, kita akan tahu pentingnya kesehatan ketika kita sakit,” ucapnya berfilosofis. (nia/han)