Guru K2 Masih Harus Bersabar


MALANG - Tenaga pendidik dan karyawan honorer K2 yang bekerja dalam lingkungan pendidikan sepertinya harus meningkatkan kesabaran. Pasalnya, moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih berlangsung dan belum ada kepastian waktu pencabutan moratorium tersebut.
Imam Fauzi, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang baru saja berkunjung menemui Kemenpan-RB, menanggapi kegelisahan para tenaga honorer Kota Malang, yang didominasi tenaga pendidik.
“Sampai saat ini aturan baru mengenai K2 masih belum ada,” ujarnya.
Dampaknya, lanjut Imam, kelanjutan nasib tenaga honorer terutama guru berjalan seperti ritme yang ada. Mereka pun diharapkan bersabar menunggu format dari masing-masing daerah. Ia menyebutkan, apabila ada recruitment PNS maka daerah akan mendahulukan dan memprioritaskan tenaga honorer K2 terlebih dahulu.
“Tetap menjadi prioritas yang menyesuaikan dengan profesi dan ijazahnya, serta usia,” tegasnya.
Hal itu mengacu pada undang-undang Aparat Sipil Negara (ASN), yang menjelaskan jika pegawai negeri terdiri dari dua macam, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Warga negara Indonesia yang usia kurang dari 35 tahun bisa jadi PNS, diatas 35 tahun bisa masuk kategori P3K,” jelasnya. Berbeda dengan PNS yang prosedur kerja berlaku umum sesuai dengan formasi, formasi P3K ditetapkan oleh pemerintah.
“Test masuk P3K melamar dulu baru test, formasi sesuai ketetapan pemerintah kalau hasilnya diterima juga akan dapat NIK dan gaji,” terangnya. Hingga saat ini, Imam mengaku masih menunggu Perda tentang pembukaan test untuk para tenaga dan guru honorer K2.
Disinggung soal penyebaran pesan berantai terkait pembukaan pendaftaran PNS, Imam secara tegas menyatakan jika pesan itu tidak benar. Sebab, setelah berdiskusi dengan pihak Kemenpan-RB bulan Juni lalu, masih belum ada ketetapan akan membuka jalur PNS. (nia/oci)