Kwitansi Tak Boleh Halangi Aktivitas Peneliti

MALANG - Dosen tidak bisa berkelit lagi soal minimnya anggaran insentif untuk penelitian. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) telah mengupayakan agar para peneliti mendapat insentif dan juga mempermudah urusan birokrasi.
Muhammad Dimyati, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek-Dikti mengatakan, secara nasional pemerintah telah mendorong agar peneliti di Indonesia, semakin leluasa dalam melakukan penelitian.
“Kalau selama ini mereka terjebak dengan pertanggung-jawaban administrasi, maka penelitian kedepan fokus lebih pada basis output, ” terangnya saat berkunjung ke salah satu kampus negeri di Kota Malang.
Sehingga, lanjut Dimy, para peneliti bisa fokus pada output bukan pertanggung-jawaban. “Kalau dulu kan dia harus fokus pada pertanggung-jawaban, mengumpulkan kwitansi dan macem-macem. Waktu banyak yang terbuang disitu, sekarang tidak,” tukasnya.
Tak hanya itu, kini peneliti juga didorong melalui insentif. Dimy menjelaskan, pemerintah telah menerapkan undang-undang paten khusus untuk penelitian. Tujuan dari penerapan undang-undang ini, adalah untuk mendorong peneliti agar juga mematekan hasil karya mereka.
Para peneliti yang mempunyai paten, berhak mendapat royalti sebesar 40 persen. Mengurusnya pun mudah, Dimy memastikan waktu pengurusan paten bisa lebih singkat lagi. Manfaat memiliki hak paten, selain mendapat royalti, ternyata paten bisa diagunkan.
“Jadi banyak insentifnya, peneliti tidak bisa beralasan macam-macam lagi, karena sekarang insentif bisa datang dari mana-mana,” ungkapnya.
Pria lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu membeberkan, pemerintah juga baru saja membentuk lembaga pendanaan khusus untuk riset.
“LPDP dulunya alokasi anggaran hanya untuk beasiswa, mulai tahun ini juga diminta untuk menganggarkan dana untuk riset,” sambungnya.
Bahkan Kemenkeu, kata Dimy, baru saja menelurkan peraturan baru kepada para Perguruan Tinggi Negeri (PTN), menyisihkan beberapa persen anggaran Bantuan Operasional PTN (BOPTN) untuk dihibahkan kepada para peneliti.
“PTN yang PTN BH harus sisihkan 25 persen BOPTN nya untuk riset, kalau PTN BLU sisihkan 15 persen untuk riset,” paparnya.
Dengan demikian, anggaran untuk riset sebenarnya datang dari mana saja, tidak hanya dari pemerintah melainkan juga lembaga dan perguruan tinggi masing-masing.
Dimy mengisahkan, beberapa waktu lalu pihak Kemenristek-Dikti baru saja bertemu dengan filantropi, atau orang kaya di Indonesia yang mau menyumbangkan dana mereka untuk anggaran riset.
Dari sumbangan filantropi tersebut, setiap tahun total dana yang terserap berkisar antara Rp 12 triliun. “Kami berhasil negosiasi dengan pihak tertentu bahwa riset pantas mendapat sumbangan,” katanya.
Semakin banyak upaya yang dilakukan pemerintah, lanjut Dimy, sudah semestinya para peneliti terutama tenaga akademisi untuk mulai bangkit, dan menunjukkan keahlian mereka. “Harapannya tahun 2017 menjadi awal kebangkitan para peneliti, sehingga dua atau tiga tahun lagi paten dan publikasi kita meningkat,” ujarnya. (nia/oci)