Mendikbud Siapkan Permen Full Day School

BERKUALITAS: Mendikbud Muhadjir menggagas agar seluruh SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, di Indonesia memberlakukan full day school. (Foto SDIS for Malang Post)

MALANG  -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menilai, karakter dan mentalitas anak bangsa, terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, dari waktu ke waktu terkikis. Hal ini berimbas pada lulusan yang dinilai belum tangguh dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, ia menggagas agar seluruh SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, di Indonesia memberlakukan full day school.
Gebrakan tersebut ditujukan kepada siswa jenjang dasar, karena melalui tahapan itulah mentalitas anak bangsa dapat terbentuk.
“Insyaallah akan saya buat Permen (Peraturan Menteri), pastinya kapan? Tunggu saja,” ungkapnya saat mengunjungi kegiatan silaturahmi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (6/8).
Gagasan itu ia utarakan, supaya anak benar-benar mendapat waktu yang berkualitas dengan orang tua saat berada di rumah. Full day school, lanjut Muhadjir, menjadi salah satu upaya menangkal pengaruh buruk yang diterima anak saat orang tua sibuk bekerja dan tidak sedang dalam pengawasan.
Menurutnya, selama berada di sekolah, anak akan mempelajari banyak hal untuk menambah wawasan. “Jadi ketika anak pulang, sudah sama orang tuanya pulang kerja. Selama ini orang tua masih kerja, anak sudah pulang. Sehingga banyak pengawasan kurang,” ujarnya mencoba menjelaskan.
Rencananya, Muhadjir akan menyosialisasikan hal tersebut kepada sekolah untuk diteruskan kepada wali murid. Bersiap menghadapi pro kontra yang terjadi, Muhadjir sudah mempunyai jawaban. “Kalau nanti ada yang kontra karena kalau full day anak tidak bisa mengaji dan kursus. Sekalian ngaji dan kursusnya di sekolah saja,” terangnya.
Pria asal Caruban itu mengatakan, pihak sekolah bisa menggandeng ustad maupun ustadzah untuk memberikan bimbingan tambahan pendidikan agama. Namun, tetap hal tersebut dibawah kendali sekolah. “Tetap dibawah kendali sekolah. Daripada nanti kena hal ekstream dan radikal. Sekolah tetap punya tanggung jawab mengawasi,” urainya.
Sementara itu, Siti Ratna, Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Kota Malang belum mengetahui perihal hal tersebut. Menurutnya, dalam membuat kebijakan tentu Mendikbud akan mengkaji terlebih dahulu, menyesuaikan dengan keadaan sekolah, sumber daya manusia, sarana prasarana, kurikulum dan juga komponen lain yang terkait.
“Kita masih belum tahu aturan yang pasti dan ketentuan resmi, kita tunggu saja mesti bagaimana dengan turunnya aturan resmi,” ucapnya. (nia/oci)