Revisi Perda Harus Pro Masyarakat


PERDA BATAL: Budi Sulaksana, SH., M.Si, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (tengah) saat mengisi materi dalam Forum Group Discussion (FGD), bersama rektor Unisma, Prof Dr H Maskuri M.Si. (Humas Unisma/ Malang Post)

MALANG - Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) kerap masih menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Kemarin, bersama anggota DPD RI, Universitas Islam Malang (Unisma) menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas mengenai hal tersebut.
Rektor Unisma Prof Dr H Maskuri M.Si berpendapat, setelah mendapat bahan masukan, saran dan rekomendasi dari para ahli dan pakar dari berbagai macam sudut pandang, hasil dari FGD tersebut melahirkan Perda yang pro kepada masyarakat.
"Karena selama ini kita selalu dijerat peraturan. Sudah semestinya jika membuat revisi yang pro masyarakat," tegasnya.
Maskuri menjelaskan, peraturan masing-masing daerah tentu tidak boleh sama dengan daerah lain. Ia menyontohkan, misalkan Perda di Kota Malang tidak bisa disamakan dengan Kota Samarinda.
Maskuri menjabarkan untuk masalah pajak. Selama ini, berdasarkan keterangannya, pajak Kota Malang hampir naik sekitar 400 persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tidak ada regulasi minimal dan maksimal tentang pajak tersebut.
"Ini sungguh menjerat bagi masyarakat. Misal di mall membeli sepatu tas kresek nya harus beli sendiri. Apakah negara ini saat ini dibuat kapitalis? Dimana sikap humanisasi negara ini?" tanyanya.
Oleh karena itu, dengan adanya pembatalan Perda, pembuatan regulasi baru bisa memihak pada kepentingan masyarakat. Bukan malah masyarakat yang tunduk terhadap regulasi. Ia mengungkapkan, saat ini masyarakat juga perlu mendapat pendidikan politik.
Karena hal itu dirasa lebih berharga ketimbang hanya diberikan kepada anggota dewan. DPD RI merupakan lembaga representatif masyarakat daerah, yang memiliki peran strategis dan otoritas besar dalam menjalankan mandat rakyat daerah.
Oleh karena itu, DPD RI memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, seperti Perda, serta pula mengakomodir aspirasi dan kepentingan daerah.
Sementara itu, Budi Sulaksana, SH., M.Si, Kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mengatakan dasar hukum pembatalan produk hukum daerah adalah pasal 251 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah.
Sedangkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah memerintahkan kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mencabut atau merubah peraturan daerah, yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.
"Pembatalan Perda merupakan kewenangan pemerintah dalam kaitannya proses pengawasan kepada daerah," paparnya. (nia/adv/oci)