Salurkan PIP Untuk 240 Siswa


PROGRAM : Siswa SMPN 1 Karangploso melakukan tahap administrasi untuk pencairan dana pendidikan. (Ist)

MALANG – SMPN 1 Karangploso tuntaskan penyaluran dana pendidikan dari pemerintah melalui program PIP (Program Indonesia Pintar) kepada 240 siswa. Penyaluran dana pendidikan PIP tersebut dilakukan secara bertahap, sedangkan tahap akhir sendiri dilaksanakan pada Rabu (31/8) lalu. Pelaksanaan administrasi dilakukan di sekolah dan sekaligus digelar sosialisasi PIP dengan mengundang orang tua wali murid.
Program tersebut merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) guna membantu para siswa di Indonesia yang kurang mampu untuk tetap bisa mendapatkan pendidikan. Setiap siswa mendapatkan dana pendidikan sejumlah Rp 750 ribu yang bisa dipergunakan untuk keperluan perlengkapan penunjang belajar.
Para orang tua wali murid diberikan pemahaman yang mendalam mengenai pemanfaatan dana pendidikan secara tepat. Pemanfaatan dana pendidikan sudah sepatutnya dimaksimalkan untuk keperluan pendidikan siswa.
“Saat sosialisasi juga kami sampaikan agar bantuan dana pendidikan ini bisa dimaksimalkan untuk keperluan belajar siswa. Jangan sampai dipergunakan untuk keperluan rumah tangga orang tua,” ujar Dra. Dalismi, Waka Kesiswaan sekaligus Penanggung Jawab PIP SMPN 1 Karangploso
Program PIP tersebut merupakan program rutin yang ada setiap tahun, sehingga pihak sekolah terus melakukan pendataan secara cermat kepada siswanya meskipun persyaratan untuk menerima bantuan dana pendidikan telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk menerima dana pendidikan PIP, harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Surat Keterangan dari pemerintah setempat.
Humas SMPN 1 Karangploso, Khumaidi M.Pd, mengungkapkan bahwa penyaluran dana pendidikan PIP diakui memiliki beberapa masalah teknis yang belum bisa diatasi oleh pihak sekolah. Beberapa siswa ada yang menerima bantuan dana pendidikan tetapi tidak termasuk dalam kategori tidak mampu.
“Memang ada ya yang sepertinya mampu, tapi ternyata dapat bantuan. Ya itu diluar kehendak kami karena nama nama itu sudah ditetapkan dari pemerintah. Mungkin bisa juga karena terjadinya perubahan ekonomi, dulunya memang termasuk kurang mampu tapi sekarang sudah mampu karena perubahan ekonomi membaik,” ungkap Khumaidi pada Malang Post. (yan/sir/bua)