Sertifikasi Internasional PR Besar SMK

STANDARISASI: Kemendikbud tengah berupaya memberikan sertifikasi untuk lulusan SMK agar mampu bersaing di internasional. (Foto Dicky Bisinglasi/Dok Malang Post)

MALANG - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP menegaskan, pendidikan vokasi akan menjadi fokus kerja utamanya. Saat ditemui di rumah dinas Wali Kota Malang, Sabtu (6/8), spesialisasi pendidikan vokasi akan diruncingkan sesuai kebutuhan pasar.
“Permasalahannya pasar itu dinamis. Selama ini banyak pendidikan vokasi yang diselenggarakan sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar,” jelasnya.
Sebagai seorang menteri, Muhadjir mengaku sudah mendapat wanti-wanti dari presiden, agar lulusan sekolah vokasi atau SMK mendapat sertifikasi untuk standarisasi.
“Syukur-syukur ada sertifikasi internasional. Supaya lulusan kita betul-betul diterima pasar,” jelasnya.
Namun, untuk menggandeng pihak yang terpercaya mengeluarkan sertifikasi internasional juga diakui tidak mudah. Oleh karena itu, pihak Kemendikbud perlu waktu untuk mengurai visi misi tersebut.
Menurutnya, sertifikasi berfungsi sebagai pembuktian atas kompetensi seseorang. Perlu proses untuk mendapatkannya.
“Sertifikasi untuk menunjukkan kompetensi, tidak bisa serta merta dibagikan seperti seminar begitu. Makanya perlu waktu untuk menentukan siapa yang akan merecognisi,” ucapnya.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mencurahkan isi hatinya. Muhadjir selama ini cukup miris, melihat kenyataan jika lulusan sekolah pelayaran yang sebenarnya bisa menjadi nahkoda, justru menjadi anak buah kapal.
“Miris saya. Padahal negara lain yang kemampuan dibawah kita bisa jadi nahkoda, karena sudah memiliki sertifikasi. Ini betul-betul menjadi PR saya,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, H. Moch. Anton mengaku sudah mengutarakan kepada Muhadjir, agar sertifikasi diberikan tidak hanya kepada siswa SMK saja, melainkan juga siswa SMA. “Kalau tidak begitu mereka akan kalah dengan teknologi, yang notabene efisiensinya sudah tidak manusia, karena semua sudah tinggal tunjuk jari, apalagi di era persaingan global seperti sekarang,” tukasnya.
Anton berharap jangan sampai teknologi menggerus pelajar kota Malang. Ia menyebutkan, era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak hanya mengarah pada produk, melainkan juga tenaga kerja.
Apalagi, dasar Kota Malang adalah sebagai kota pendidikan, orang nomer satu di pemerintahan Kota Malang itu meminta agar lulusan sekolah dipercaya oleh masyarakat, dengan mengantongi sertifikasi.
“Supaya setelah mereka keluar, dipercaya oleh masyarakat yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional, seperti yang dikatakan pak Menteri tadi, mereka harusnya bisa jadi nahkoda, karena tidak punya sertifikasi jadi hanya sebatas anak buah kapal,” urainya.
Tak hanya itu, moment pertemuan dengan Mendikbud kemarin juga dimanfaatkan Anton untuk menyampaikan pendapatnya. Ia mengatakan, kebutuhan vokasi juga diselaraskan dengan karakteristik kota.
“Karena Kota Malang identik dengan pendidikan, maka seharusnya jurusan yang ada identik dengan pendidikan,” tutupnya. (nia/oci)