Simpang Siur Alih Kelola SMA/SMK

MALANG- Kebijakan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi belum juga ada kejelasan. Bahkan yang terbaru, tersiar kabar bahwa Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya berhasil memenangkan gugatan peralihan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten dan kota, ke tingkat provinsi. Risma, sapaan akrab, merupakan salah satu kepala daerah yang getol memperjuangkan pengelolaan pendidikan SMA dan SMK, agar tidak beralih dari Kota Surabaya. Ia sempat melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU No 23 Tahun 2014, yang berisi tentang pengalihan wewenang penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah kota kepada pemerintah provinsi. Dilansir dari beberapa berita yang menyebar, Risma berhasil memenangkan gugatan tersebut. Namun, ada pula berita yang mengabarkan jika berita itu palsu atau hoax. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH, ahli Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Brawijaya (UB) menyebutkan, apabila berita itu benar, maka penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK masih tetap di tangan daerah masing-masing. “Kalau permohonan itu dikabulkan MK, artinya membatalkan kewenangan provinsi menyelenggarakan pendidikan menengah. Artinya, kembali lagi menjadi kewenangan kabupaten dan kota,” bebernya kepada Malang Post. Menurut Ali, kasus tersebut perlu dilihat dari permohonan dan putusannya. Apabila permohonan dan putusannya mengabulkan hanya tentang pasal, atau ketentuan yang memberikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah pada provinsi saja, maka hanya ketentuan ini saja yang batal. Selebihnya tetap berlaku. Ali menjelaskan, proses pengabulan permohonan MK melalui proses beberapa kali persidangan. Hanya saja, ia menyebutkan, sepengetahuan Ali, untuk perkara tersebut segala bentuk persidangan sudah selesai. Hanya saja tinggal menunggu keputusan. Sementara itu Budiono, Kasie Kurikulum Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) mengatakan, permasalahan di daerah saat ini adalah tuntutan kejelasan dari UU 23 tahun 2014, yang membahas tentang hal tersebut. “Justru yang sekarang kita tuntut adalah kejelasan PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur dan sebagainya,” katanya. Budi mempertanyakan, apabila SMA dan SMK dikelola oleh pemerintah, maka arah dari struktur Dikmen di masing-masing daerah akan dilanjutkan. “Arahnya bagaimana, kalau struktur ini hilang apa yang muncul. Supaya kita ada gambaran, kedepan harus mengambil langkah apa,” ucapnya kepada Malang Post. Setidaknya, lanjut Budi, pihak Dikmen memiliki draft print yang menjadi pegangan. “Dari pemda masih menunggu. Kita segera ingin tahu nantinya supaya bisa merencanakan,” imbuhnya. Belum lagi, Oktober 2016 nanti, tim Dikmen juga sudah harus menyusun anggaran pendidikan untuk tahun 2017. Sehingga, kejelasan struktur sangat ditunggu. Menurut Budi, PP berisikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis tersebut belum jelas. Ia berharap, dengan kejelasan PP nanti bisa menjadi arahan bagi kepala daerah terkait, seperti bupati dan wali kota untuk mengambil kebijakan dan langkah lanjutan. “Contoh di Dikmen. Nanti dikemanakan? Bagi teman-teman lain juga nanti kalau struktur ini tidak ada, kami ditempatkan di mana. Setidaknya kalau PP jelas, kami ada ancang-ancang,” katanya. Sementara itu, pendidikan kesejahteraan seperti paket A, paket B dan paket C, tetap diberikan kepada tingkat daerah dan kabupaten. Padahal, paket C adalah setara dengan SMA dan SMK. Hal ini, dikhawatirkan menjadi kecurigaan bagi masyarakat. (nia/oci)